KILASJATIM.COM, Surabaya – Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) triwulan III mulai disalurkan pada 20 Juli 2026. Penyaluran dilakukan secara bertahap hingga September setelah proses pemutakhiran data penerima rampung.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan, Kemensos telah menerima data terbaru calon penerima dari Badan Pusat Statistik (BPS). Saat ini, data tersebut masih melalui proses cleansing atau pembersihan untuk memastikan bantuan tepat sasaran.
“Data terbaru dari BPS sedang kami cleansing. Insyaallah dua sampai tiga hari selesai dan paling lambat 20 Juli bansos mulai disalurkan,” kata Gus Ipul dalam keterangan resmi, Selasa (14/7/2026).
Pemutakhiran data membuat daftar penerima mengalami perubahan. Sejumlah keluarga tetap menerima bantuan, sebagian lainnya tidak lagi memenuhi syarat, sementara penerima baru juga masuk berdasarkan hasil verifikasi dan validasi terbaru.
Menurut Gus Ipul, pembaruan data dilakukan berjenjang mulai dari tingkat RT/RW, desa atau kelurahan, Dinas Sosial, pemerintah daerah, hingga diverifikasi BPS sebelum kembali diserahkan ke Kemensos untuk penyaluran.
Ia mengapresiasi pemerintah daerah yang aktif memperbarui data penerima bansos. Tiga provinsi dengan pemutakhiran data terbanyak yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, sedangkan Kota Bekasi menjadi daerah dengan pembaruan data paling tinggi di tingkat kota.
“Harapannya, bansos benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak,” ujarnya.
Bansos Diikuti Program Pemberdayaan
Selain menyalurkan bantuan, Kemensos juga mulai menerapkan pendekatan baru melalui program pemberdayaan keluarga penerima manfaat (KPM). Program ini sejalan dengan kebijakan pemerintah bertajuk “Bansos Sementara, Berdaya Selamanya”.
Melalui program tersebut, keluarga penerima tidak hanya memperoleh bantuan tunai, tetapi juga pendampingan agar mampu meningkatkan kesejahteraan dan secara bertahap keluar dari ketergantungan terhadap bansos.
Tahun ini, Kemensos menargetkan lebih dari 150 ribu KPM mengikuti program pemberdayaan.
Program tersebut disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing keluarga, mulai dari pelatihan keterampilan, perluasan akses usaha, hingga bantuan aset produktif.
“Kami ingin keluarga penerima bisa naik kelas, mengembangkan usaha, dan pada akhirnya tidak lagi bergantung pada bansos,” kata Gus Ipul.
Dengan skema tersebut, pemerintah berharap bantuan sosial tidak hanya menjadi jaring pengaman, tetapi juga menjadi pintu masuk bagi keluarga miskin untuk meningkatkan kemandirian ekonomi.(cit)
