KILASJATIM.COM, Sidoarjo – RSUD Sidoarjo Barat terus memperkuat kualitas pelayanan kesehatan dengan membuka ruang dialog bersama masyarakat melalui Forum Konsultasi Publik (FKP). Forum ini dimanfaatkan rumah sakit untuk menyerap aspirasi sekaligus mengevaluasi standar pelayanan agar semakin sesuai dengan kebutuhan pasien.
Kegiatan yang digelar di Aula Bimasakti, Gedung Administrasi Terpadu RSUD Sidoarjo Barat, Selasa (7/7/2026), melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Hadir dalam forum tersebut perwakilan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur, organisasi profesi, akademisi, media, hingga unsur masyarakat.
Direktur Utama RSUD Sidoarjo Barat, dr. Abdillah Segaf Alhadad, mengatakan FKP menjadi sarana komunikasi langsung antara rumah sakit dan masyarakat untuk memperoleh masukan sebagai bahan evaluasi pelayanan.
“Melalui forum ini kami ingin mendengar langsung aspirasi masyarakat. Setiap saran dan kritik akan menjadi bahan perbaikan agar kualitas pelayanan terus meningkat,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, RSUD Sidoarjo Barat juga memaparkan sejumlah tantangan pelayanan yang masih dihadapi. Mulai dari tingginya kebutuhan layanan hemodialisis (cuci darah), tindakan Percutaneous Coronary Intervention (PCI) untuk penanganan penyempitan pembuluh darah jantung, layanan bedah saraf, hingga kepadatan pasien di Instalasi Gawat Darurat (IGD).
Selain meningkatkan layanan medis, rumah sakit juga terus memperkuat tata kelola organisasi melalui pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta optimalisasi pengelolaan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Untuk meningkatkan kualitas layanan kepada pasien, RSUD Sidoarjo Barat menghadirkan inovasi SIBARTIS (Sidoarjo Barat Antar Obat Gratis). Program ini ditujukan bagi kelompok prioritas seperti balita, ibu hamil, penyandang disabilitas, dan lanjut usia sehingga pasien tidak perlu datang kembali ke rumah sakit hanya untuk mengambil obat.
Menurut dr. Abdillah, inovasi tersebut juga berdampak pada menurunnya jumlah pengaduan masyarakat terhadap pelayanan farmasi dalam beberapa waktu terakhir.
Sementara itu, narasumber dari Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur, Merlinda Yanuarty, menjelaskan bahwa Forum Konsultasi Publik merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Ia menegaskan setiap penyelenggara pelayanan publik wajib melibatkan masyarakat dalam penyusunan maupun evaluasi standar pelayanan agar layanan yang diberikan semakin cepat, mudah, transparan, dan akuntabel.
“Setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan, mempublikasikan, serta menerapkan standar pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku,” jelas Merlinda.
Melalui forum tersebut, RSUD Sidoarjo Barat berharap masukan dari berbagai pihak dapat menjadi dasar penyempurnaan pelayanan, sehingga kualitas layanan kesehatan semakin meningkat dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat Sidoarjo. (TAM)
