KILASJATIM.COM, Bojonegoro – Penguatan program pemeliharaan jalan menjadi salah satu perhatian utama dalam rapat kerja Komisi III DPRD Bondowoso bersama Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (BSBK) Kabupaten Bondowoso saat membahas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Dalam forum tersebut, DPRD mendorong pemerintah daerah memperkuat anggaran pemeliharaan rutin agar kerusakan jalan dapat ditangani sejak dini.
Rapat membahas evaluasi pelaksanaan program infrastruktur selama 2025 sekaligus arah kebijakan pembangunan pada tahun berikutnya. Selain realisasi anggaran, pembahasan juga menitikberatkan pada efektivitas pemeliharaan jalan serta upaya menjaga kondisi infrastruktur agar tetap mantap.
Kepala Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (BSBK) Kabupaten Bondowoso, Ansori, mengatakan pemeliharaan rutin merupakan arahan langsung Bupati Bondowoso. Menurutnya, pemerintah daerah ingin setiap kerusakan jalan segera ditangani sebelum berkembang menjadi kerusakan yang lebih besar.
Ansori mengakui anggaran pemeliharaan yang tersedia saat ini masih belum sebanding dengan kebutuhan di lapangan. Sementara itu, banyak ruas jalan yang memerlukan penanganan sehingga diperlukan tambahan dukungan anggaran agar pemeliharaan dapat berjalan lebih optimal.
“Selama ini pemeliharaan rutin tetap kami laksanakan. Namun kebutuhan di lapangan jauh lebih besar dibanding kemampuan anggaran yang tersedia. Karena itu kami mengusulkan penambahan anggaran agar kerusakan kecil bisa segera ditangani sebelum berkembang menjadi kerusakan berat,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan sebagian besar paket perbaikan jalan tahun 2026 telah berjalan. Meski demikian, masih ada beberapa paket pekerjaan yang belum dapat dilaksanakan karena masih dalam proses pemilihan penyedia.
“Kami optimistis hingga akhir tahun hampir seluruh paket pekerjaan dapat diselesaikan sesuai target,” katanya.
Selain itu, Ansori memaparkan Pelaksanaan Program Hibah Aspal Drum bagi Pemerintah Desa dilaksanakan melalui skema kolaborasi, di mana Pemerintah Kabupaten menyediakan material aspal, sedangkan Pemerintah Desa menyiapkan material pendukung serta tenaga kerja. Selanjutnya, Tim BSBK akan melakukan survei teknis untuk memastikan kesiapan lokasi sebelum pelaksanaan pekerjaan.
Pada tahun 2025, Kabupaten Bondowoso memperoleh hibah sebanyak 250 drum aspal yang telah didistribusikan ke sejumlah lokasi sesuai dengan kebutuhan. Adapun penanganan jalan yang terdampak akibat pengalihan arus pasca ambruknya Jembatan Sentong dilaksanakan melalui skema pendanaan tersendiri.
Ketua Komisi III DPRD Bondowoso, Sutriyono, menegaskan pemeliharaan jalan harus menjadi prioritas pemerintah daerah. Menurutnya, menjaga kondisi jalan yang sudah dibangun jauh lebih efisien dibanding harus mengeluarkan biaya besar untuk memperbaiki jalan yang telah mengalami kerusakan berat.
Ia juga mendorong agar Program RANTAS terus diperkuat, baik dari sisi anggaran maupun kualitas pelaksanaannya. Berdasarkan hasil evaluasi DPRD, masih terdapat beberapa paket pekerjaan yang pelaksanaannya menunggu penetapan ketentuan terbaru sebagai dasar pelaksanaan, sehingga perlu menjadi perhatian bersama.
“Jangan menunggu jalan rusak berat baru diperbaiki. Lubang-lubang kecil harus segera ditangani melalui pemeliharaan rutin maupun overlay. Dengan begitu kondisi jalan tetap baik, anggaran lebih efisien, dan masyarakat dapat merasakan manfaat pembangunan secara maksimal,” pungkas Sutriyono.(wan)
