Foto Frizal Kurniawan Kilasjatim.com
KILASJATIM.COM, Pasuruan – Suasana Pendopo Kabupaten Pasuruan, Selasa (17/2), tampak berbeda. Ratusan warga dari berbagai latar belakang duduk berdampingan—lansia, penyandang disabilitas, hingga para pelaku usaha mikro. Siang itu, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyerahkan langsung bantuan sosial dan program pemberdayaan ekonomi senilai total Rp4.789.450.000.
Didampingi Bupati Pasuruan, Mochamad Rusdi Sutejo, penyaluran ini menjadi tahap pertama bansos Pemprov Jatim di Tahun Anggaran 2026. Namun, bagi Khofifah, agenda tersebut bukan sekadar seremoni tahunan.
“Di sini ada delapan item bansos. Ini bansos pertama di tahun anggaran 2026. Kita bangun sinergi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa,” tegasnya.
Menurut Khofifah, skema bantuan kali ini dirancang tak hanya sebagai perlindungan sosial, tetapi juga stimulus ekonomi. Pemerintah ingin memastikan bantuan yang turun benar-benar menjadi penggerak usaha dan penguat ekonomi keluarga.
Beberapa program yang disalurkan antara lain Bantuan Keuangan (BK) untuk BUMDes, Program Jatim Puspa, hingga KIP Jawara yang menyasar perempuan kepala keluarga atau single parent sebagai tulang punggung ekonomi.
Untuk warga kategori kemiskinan ekstrem, masing-masing menerima Rp1,5 juta. Sementara penerima KIP Jawara mendapatkan Rp3 juta untuk tambahan modal usaha.
“Tadi ada yang langsung mencairkan untuk beli mesin obras. Harganya Rp3 juta, pas dengan bantuannya. Harapan kita, itu bisa jadi sumber ekonomi keluarga,” ujar Khofifah.
Tak hanya itu, zakat produktif sebesar Rp500 ribu juga diberikan kepada pelaku usaha mikro seperti pedagang gorengan dan dawet. Skema ini diharapkan mampu memperkuat usaha kecil agar naik kelas dan berkelanjutan.
Berdasarkan data Pemprov Jatim, total alokasi tahap pertama di Kabupaten Pasuruan mencapai Rp4,789 miliar. Sebanyak Rp3,63 miliar di antaranya disalurkan melalui Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dengan rincian:
1. PKH Plus untuk 1.747 keluarga senilai Rp873,5 juta.
2. Bantuan Kemiskinan Ekstrem untuk 1.503 jiwa sebesar Rp2,25 miliar.
3. ASPD bagi 83 penyandang disabilitas senilai Rp74,7 juta.
4. KIP Jawara untuk 110 penerima sebesar Rp330 juta.
5. Pilar Sosial (SDM PKH Plus, Tagana, TKSK, dan lainnya) untuk 182 personel senilai Rp100,4 juta.
Sementara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) mengalokasikan Rp1,14 miliar untuk pembinaan tiga BUMDesa, Program Desa Berdaya di dua desa, serta Jatim Puspa di tiga desa. BUMD Jatim turut menyalurkan zakat produktif Rp15 juta bagi 30 penerima manfaat.
Khofifah menegaskan, penghapusan kemiskinan ekstrem tidak bisa dilakukan sendiri. Dibutuhkan kolaborasi lintas sektor agar bantuan tidak berhenti sebagai data administrasi, tetapi benar-benar mengubah kehidupan warga.
Di sisi lain, Rusdi menyampaikan apresiasi atas perhatian Pemprov Jatim. Ia menyebut, total bantuan sosial yang masuk ke Kabupaten Pasuruan mencapai Rp6,7 miliar jika digabung dengan program lain di luar penyerahan hari itu.
“Kami berterima kasih karena warga Kabupaten Pasuruan mendapatkan perhatian dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur,” katanya.
Rusdi juga menyoroti dukungan infrastruktur dari Pemprov Jatim, seperti normalisasi Sungai Rejoso dan Sungai Kraton yang dinilai efektif mengurangi dampak banjir saat musim hujan. Untuk jalan provinsi, kondisinya disebut relatif baik meski masih membutuhkan tambahan Penerangan Jalan Umum (PJU).
“Target kita bersama adalah penghapusan kemiskinan ekstrem di Jawa Timur, khususnya Kabupaten Pasuruan, bisa segera terwujud,” tegasnya.
Penyaluran bansos tahap pertama 2026 ini menjadi penegas bahwa negara hadir di tengah masyarakat paling rentan. Di pendopo itu, bantuan bukan sekadar angka miliaran rupiah, tetapi harapan baru—bagi lansia penerima PKH Plus, penyandang disabilitas yang ingin mandiri, hingga seorang ibu yang kini memiliki mesin obras untuk menyambung hidup keluarganya.(FRI)
