KILASJATIM.COM, Bondowoso – Wakil Ketua Komisi I DPRD Bondowoso, Gina Belanza Mulia, menegaskan pentingnya legalitas usaha bagi masyarakat dalam agenda reses yang digelar di Desa Gebang.
Dalam pertemuan tersebut, Gina menyampaikan bahwa saat ini setiap pengajuan bantuan, termasuk untuk kelompok ternak maupun pelaku UMKM, harus dilengkapi dengan dokumen hukum yang jelas. Salah satu syarat penting adalah adanya SK Bupati bagi kelompok yang mengusulkan bantuan.
Menurutnya, banyak usaha masyarakat yang sebenarnya sudah berkembang cukup baik, namun terkendala karena belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) maupun dokumen legalitas lainnya.
“Kalau legalitasnya sudah lengkap, pengajuan berikutnya akan jauh lebih mudah. Tidak perlu lagi bolak-balik melengkapi berkas yang justru sering memakan waktu,” ujarnya saat berdialog dengan warga.
Ia menegaskan, setiap usulan yang masuk akan terlebih dahulu dipastikan kelengkapan administrasinya. Jika masih ada kekurangan, pihaknya siap membantu mencatat dan mengawal proses pendampingan agar dokumen bisa segera dilengkapi.
Namun demikian, Gina juga mengingatkan bahwa kondisi keuangan daerah saat ini belum memungkinkan seluruh aspirasi direalisasikan secara langsung dan bersamaan. Karena itu, setiap usulan akan melalui skala prioritas sesuai kebutuhan yang paling mendesak dan kemampuan anggaran.
“Tidak semua bisa langsung terealisasi tahun ini. Tapi akan kita perjuangkan bertahap sesuai kemampuan daerah,” jelasnya.
Ia menambahkan, kehati-hatian dalam penyaluran dana pemerintah menjadi hal yang wajib, mengingat setiap bantuan memiliki konsekuensi hukum. Oleh sebab itu, proposal yang diajukan harus memiliki izin dan legalitas yang jelas agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Melalui forum reses tersebut, Gina berharap aspirasi masyarakat Desa Gebang dapat terhimpun dengan baik dan diperjuangkan secara maksimal, dengan tetap mengedepankan tertib administrasi dan transparansi.(wan)
