KILASJATIM.COM, Surabaya – Ratusan massa yang tergabung dalam Paguyuban Jagal dan Pedagang Daging Rumah Potong Hewan (RPH) Pegirian menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Surabaya, Senin (12/1/2026). Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap rencana Pemerintah Kota Surabaya yang akan merelokasi operasional RPH Pegirian ke kawasan Oso Wilangun.
Dalam demonstrasi itu, massa membawa spanduk berisi tuntutan serta tiga ekor sapi hidup. Kehadiran hewan ternak tersebut menarik perhatian warga sekitar dan sempat memicu ketegangan saat massa bersikeras membawa sapi masuk ke halaman gedung DPRD.
Perwakilan massa menyampaikan kekecewaan terhadap pimpinan dan anggota Komisi B DPRD Surabaya. Mereka menilai lembaga legislatif tidak berpihak pada nasib para jagal dan pedagang yang telah puluhan tahun menggantungkan hidup dari aktivitas RPH Pegirian.
“Kami datang karena kecewa. Seharusnya DPRD memfasilitasi rakyat, bukan justru terkesan bersama-sama mengusir kami. Ingat, kalian dipilih oleh suara rakyat,” ujar salah satu orator dari atas mobil komando.
Massa menegaskan, penolakan relokasi bukan semata soal lokasi, melainkan menyangkut keberlangsungan ekonomi keluarga para jagal yang telah diwariskan secara turun-temurun. Mereka juga mengancam akan menggelar aksi lanjutan dengan jumlah massa lebih besar jika aspirasi tersebut tidak ditindaklanjuti.
Menanggapi aksi itu, Ketua Komisi B DPRD Surabaya M Faridz Afif mengatakan, relokasi RPH Pegirian merupakan kebijakan lama yang telah direncanakan Pemerintah Kota Surabaya. Ia menyebut, pembangunan di lokasi baru sudah berjalan sehingga kebijakan tersebut sulit dibatalkan.
“Kami sudah berulang kali melakukan mediasi dan menawarkan solusi, termasuk penyediaan kendaraan pengangkut daging agar distribusi dari Oso Wilangun ke pasar tetap tepat waktu. Namun, mitra jagal tetap menyatakan harga mati tidak mau pindah,” kata Faridz.
Ia juga mengungkapkan, dalam pertemuan mediasi ketiga, perwakilan paguyuban memilih meninggalkan forum sebelum pembahasan selesai, meski instansi terkait telah hadir untuk memberikan penjelasan.
Meski demikian, Faridz menegaskan DPRD Surabaya berkomitmen untuk terus memfasilitasi para jagal dan pedagang daging selama proses relokasi berlangsung. DPRD, kata dia, akan mengawal transisi agar tidak merugikan mata pencaharian masyarakat terdampak.
“Kami akan terus mencari solusi atas keluhan yang muncul agar proses relokasi ini dapat berjalan dengan baik bagi semua pihak,” pungkasnya.(Den)
