KILASJATIM.COM, Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mempercepat penanganan infrastruktur jalan nasional di Provinsi Aceh setelah banjir bandang dan tanah longsor memutus sejumlah ruas utama di jalur Lintas Timur, Lintas Barat, dan Lintas Tengah. Pembukaan kembali jalur transportasi menjadi prioritas pemerintah sebelum memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.
“Mengembalikan akses jalan adalah kebutuhan mendesak sebelum berbicara lebih jauh mengenai pemulihan infrastruktur,” ujar Menteri PU Dody Hanggodo dalam keterangan di Jakarta, Sabtu (6/12/2025).
Untuk mempercepat penanganan, Kementerian PU mengalihkan alat berat dari berbagai proyek lain. Upaya ini dilakukan agar distribusi logistik, mobilitas warga, dan aktivitas ekonomi di wilayah terdampak dapat segera pulih.
Di jalur Lintas Timur Aceh, mayoritas ruas jalan sudah kembali normal. Dua jembatan yang sempat putus sedang dalam tahap perbaikan dengan target rampung 12 Desember 2025. Sejumlah ruas utama seperti Lhokseumawe–Aceh Utara–Langsa, Langsa–Kuala Simpang, dan Kuala Simpang–batas Sumatera Utara telah dapat dilalui seluruh jenis kendaraan sejak 3 Desember 2025.
Pembersihan material sisa banjir juga masih berlangsung untuk memastikan jalur benar-benar aman digunakan.
Penanganan pada Lintas Barat Aceh juga terus berjalan. BPJN Aceh melakukan pembersihan material banjir dan longsoran di beberapa titik agar arus lalu lintas kembali aman dan lancar. Sejumlah ruas kini sudah fungsional meski pemulihan penuh masih berproses.
Kondisi terparah terjadi di Lintas Tengah, terutama menuju wilayah Takengon, di mana banyak jembatan dan badan jalan rusak berat. Tercatat 13 jembatan terputus akibat bencana.
Kementerian PU kini memprioritaskan pemasangan jembatan bailey dan perbaikan badan jalan yang amblas. Beberapa ruas sudah dapat dilalui secara terbatas, seperti Simpang Uning–Blangkejeren yang baru bisa dilewati kendaraan roda dua.
Sementara itu, jalur Genting Gerbang–Celala–batas Aceh Tengah/Nagan Raya masih menunggu pemulihan akses menuju Jembatan Kr Beutong dengan target selesai pada 17 Desember 2025.
Pemerintah menegaskan percepatan pembukaan akses menjadi kunci agar penyaluran bantuan, layanan darurat, dan proses pemulihan ekonomi di Aceh tidak terhambat.(cit)
