282 Wajib Pajak Diduga Manipulasi Ekspor Sawit

oleh -194 Dilihat

Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wiayanto beberkan hasil tim gabungan yang berhasil mengamankan 87 kontainer yang diduga melanggar ketentuan ekspor produk turunan minyak sawit mentah di Buffer Area MTI NPCT 1 Terminal Kalibaru Jakarta Utara Kamis (611/2025) (ist/dok)

KILASJATIM.COM, Jakarta  – Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan, serta Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara Polri melakukan operasi gabungan di Buffer Area MTI NPCT, Tanjung Priok, Jakarta (Kamis, 6/11). Operasi ini mengungkap dugaan manipulasi ekspor produk turunan crude palm oil (CPO) yang merugikan negara.

Tim gabungan berhasil mengamankan 87 kontainer bermuatan 1.802 ton produk turunan minyak sawit mentah (crude palm oil/ CPO yaitu fatty matter di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Muatan senilai Rp28,7 miliar itu disebut milik PT MMS.

 Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, eksportir diduga menyamarkan komoditas turunan CPO yang seharusnya dikenakan Bea Keluar dan Pungutan Ekspor sebagai fatty matter, komoditas yang tidak termasuk dalam daftar larangan dan pembatasan ekspor serta bebas pungutan.

DJP memperkirakan potensi kerugian negara dari sisi perpajakan sekitar Rp140 miliar akibat praktik under invoicing, yakni selisih antara nilai transaksi dalam dokumen ekspor dan harga riil barang.

“Modus ini merupakan pergeseran dari praktik sebelumnya pada periode 2021 hingga 2024, di mana sejumlah eksportir menggunakan pelaporan ekspor palm oil mill effluent (POME oil) untuk menghindari kewajiban pungutan ekspor,” ujar Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto saat konferensi pers..

Atas temuan tersebut, DJP melaporkan dugaan praktik underinvoicing dan manipulasi dokumen oleh 282 wajib pajak dengan total nilai Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) mencapai Rp47,98 triliun kepada Menteri Keuangan.

“Kami telah melaporkan dugaan praktik underinvoicing dan manipulasi dokumen oleh 282 wajib pajak dengan total nilai PEB mencapai Rp47,98 triliun kepada Menteri Keuangan. Terhadap para pihak yang terindikasi, kami akan menindaklanjuti melalui pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, hingga penyidikan sesuai ketentuan perundang-undangan,” tegas Bimo.

Baca Juga :  Pelaku Usaha Surabaya Dibekali Materi Pajak dan Legalitas Bisnis

DJP menegaskan bahwa praktik manipulasi ekspor seperti ini tidak hanya merugikan penerimaan negara, tetapi juga memperkuat shadow economy atau kegiatan ekonomi yang tidak tercatat dalam sistem perpajakan. Sinergi antarinstansi diharapkan dapat mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan ekonomi serta memperkuat integritas sistem ekspor nasional. (nov)