KILASJATIM.COM, Jakarta – Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) menggelar pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Wakil Mendagri Bima Arya di Jakarta, Jumat (19/9/2025).
Pertemuan yang dipimpin Ketua Dewan Pengurus APEKSI, Eri Cahyadi, membahas sejumlah isu strategis, mulai dari standar pelayanan minimal, alokasi transfer ke daerah (TKD), hingga strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Wamendagri Bima Arya menekankan pentingnya sinkronisasi antara postur APBN dan APBD agar standar pelayanan publik tetap terjaga meskipun ada penyesuaian anggaran.
“Pak Menteri memastikan, Kemendagri terus berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk menjamin standar pelayanan minimal di daerah berjalan sesuai aturan,” ujarnya.
Selain itu, Mendagri Tito juga meminta kepala daerah tidak hanya menjaga layanan dasar, tetapi juga tetap memperhatikan pembangunan infrastruktur.
Menurut Bima, Kemendagri siap menjembatani pemerintah daerah dengan kementerian teknis agar program prioritas di bidang kesehatan, pendidikan, maupun infrastruktur bisa terlaksana.
Pertemuan ini juga menyoroti upaya peningkatan PAD. Bima mengingatkan agar kepala daerah kreatif dalam menggali sumber pendapatan tanpa membebani masyarakat. Salah satunya dengan mengoptimalkan peran BUMD.
“BUMD harus sehat dan punya jiwa wirausaha. Pemanfaatan aset dan kemitraan dengan swasta bisa menjadi cara meningkatkan PAD,” katanya.
Di sisi lain, Eri Cahyadi menegaskan bahwa rencana kenaikan alokasi TKD sebesar Rp43 triliun tidak boleh mengurangi standar pelayanan publik. Ia juga menekankan perlunya distribusi TKD yang adil sesuai kapasitas fiskal daerah.
“Tidak semua kota punya PAD yang besar. Ada daerah yang PAD-nya di bawah 35 persen, sementara Surabaya bisa mencapai 72 persen. Karena itu, TKD sebaiknya dibagi berdasarkan kekuatan fiskal masing-masing daerah, bukan rata-rata,” jelasnya.
Eri menambahkan, APEKSI telah melaporkan berbagai inisiatif daerah, mulai dari optimalisasi aset hingga penguatan BUMD, yang mendapat dukungan penuh dari Kemendagri.
Pertemuan ini diharapkan menghasilkan kebijakan fiskal yang lebih adaptif, sehingga standar pelayanan dasar tetap terjamin sekaligus membuka ruang pembangunan infrastruktur dan inovasi daerah. (cit)
