KILASJATIM.COM, Sidoarjo – Sengketa kepemilikan tanah seluas 516 meter persegi di Desa Betro, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, kembali gagal diselesaikan lewat mediasi. Pertemuan kedua pihak tak menghasilkan titik temu antara dua keluarga yang berseteru soal hak atas lahan yang kini telah berdiri rumah permanen di Jalan Raya Garuda.
Perselisihan bermula dari klaim berbeda antara ahli waris almarhum Kadis, yang diwakili Irvan dan Mujiono, dengan keluarga almarhum Edy Suhadi, yang diwakili Margono dan Suparjo. Kedua pihak sama-sama mengaku sebagai pemilik sah tanah tersebut.
Irvan, dari pihak keluarga Kadis, menuding tidak ada bukti sah atas perpindahan hak milik tanah dari keluarganya ke keluarga Edy Suhadi.
“Sejak 1960, tanah itu tercatat atas nama ayah saya. Tapi saat saya cek ke kantor desa pada 2019, tidak ada dokumen jual beli atau hibah yang tercatat,” ujar Irvan.
Ia juga menyesalkan tidak adanya salinan Letter C atas nama Kadis di kantor desa. Menurutnya, dokumen tersebut penting sebagai bukti awal kepemilikan.
Kepala Desa Betro, Aniyu, menanggapi bahwa desa hanya memiliki kewenangan administratif, bukan lembaga pemutus sengketa.
“Kami hanya mengelola data yang tersedia. Kalau ada pihak yang keberatan, sebaiknya tempuh jalur hukum agar ada kepastian,” jelas Aniyu dalam audiensi yang turut dihadiri Babinsa dan Bhabinkamtibmas.
Sekretaris Desa Betro, Muslikin, memaparkan hasil penelusuran data yang dijanjikan pada mediasi sebelumnya. Berdasarkan Letter C yang ditemukan, tanah atas nama Kadis disebut telah beralih kepada dua pihak berbeda.
“Sebagian dijual ke Siti Zakiyah pada 1966, dan sisanya ke Edy Suhadi pada 1975,” terang Muslikin saat dikonfirmasi, Jumat (8/8/2025).
Di sisi lain, Margono, putra almarhum Edy Suhadi, mengaku keluarganya menempati rumah tersebut sejak 1969. Ia menegaskan bahwa pembelian dilakukan secara sah, dan mereka telah mengurus semua dokumen legal termasuk IMB dan sertifikat hak milik (SHM) yang terbit pada 2022.
“Kami patungan untuk biaya sertifikat dan bayar pajak hampir Rp75 juta. Tanah ini sudah bersertifikat, meski belum dipecah,” ujar Margono.
Konflik ini juga menarik perhatian LSM ALAS (Aliansi Arek Sidoarjo), yang kini mendampingi keluarga Kadis. Ketua LSM ALAS, Hendhi Wahyudianto, menyatakan pihaknya akan membawa kasus ini ke dua ranah hukum sekaligus: Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk menggugat keabsahan SHM, dan Pengadilan Negeri jika ditemukan indikasi perbuatan melawan hukum.
“Kami apresiasi pihak desa yang sudah memfasilitasi mediasi. Tapi proses tetap berjalan. Jika hak informasi publik tidak diberikan, kami akan tempuh langkah hukum,” tegas Hendhi.
Menurutnya, salinan Letter C seharusnya bisa diberikan sebagai bentuk keterbukaan informasi, meskipun ia memahami desa memiliki diskresi dalam hal tersebut. (TAM)
