KILASJATIM.COM, Surabaya – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur menelusuri dugaan aliran dana korupsi pengelolaan keuangan Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS) Kebun Binatang Surabaya (KBS). Dana yang diduga merugikan negara hingga Rp 3,2 miliar itu disebut-sebut mengalir ke sejumlah pihak, termasuk anggota DPRD Surabaya.
Dugaan tersebut mencuat setelah ada anggota DPRD Surabaya yang disebut mengembalikan honorarium kepada pihak KBS. Namun, penyidik belum memastikan informasi tersebut dan masih mendalami kemungkinan adanya penerima dana lain.
Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim I Gede Punia Atmaja mengatakan, penyidik sementara menemukan penggunaan dana untuk sejumlah kebutuhan internal KBS.
“Fakta sementara, dana dipergunakan untuk kegiatan operasional BBM, pembayaran THR, dan honorarium di internal PT KBS. Nanti kami dalami lagi, termasuk kemungkinan adanya tersangka lain,” kata Punia dalam keterangannya yang dikutip, Sabtu (21/11/2026).
Saat ditanya mengenai pengakuan anggota DPRD yang telah mengembalikan honorarium, Punia mengaku belum menerima informasi tersebut.
“Belum ada informasi itu. Nanti kita dalami lagi. Penyidik akan mendalami lagi,” ujarnya.
Sementara itu, kuasa hukum tiga tersangka dari jajaran PDTS KBS, Masbuhin, menyebut penyidikan juga menyangkut pengeluaran honorarium kepada pihak ketiga.
“Ini terkait proses pengeluaran honorarium kepada pihak ketiga yang diduga dilakukan oleh klien kami,” kata Masbuhin, Jumat (20/11/2026).
Menurut dia, penyidikan tidak hanya berkaitan dengan proses keluarnya uang dari PDTS KBS, tetapi juga berpotensi menelusuri pihak yang menerima dana tersebut.
“Si penerima, prosesnya bagaimana, berapa nilainya, dan dengan modus bagaimana itu bisa dilakukan dan terjadi,” imbuhnya.
Masbuhin tidak menyebut secara terbuka identitas pihak ketiga yang dimaksud. Namun, ia mengirimkan tangkapan layar berisi tulisan “anggota Dewan” saat ditanya mengenai penerima honorarium.
Dalam kasus dugaan korupsi ini, Kejati Jatim telah menetapkan empat tersangka. Mereka adalah Direktur Keuangan dan SDM PDTS KBS Moch Nahroni (MN), Direktur Operasional dan Umum PDTS KBS Nurika Widyasanti (NW), anggota Badan Pengawas PDTS KBS Eliya Erni Suprapto (EES), serta advokat pada Kantor Ma’ruf Syah dan Partner, Moh. Ma’ruf Syah (MM).
Keempat tersangka dijerat dengan pasal primer Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a dan c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, juncto Pasal 18 UU Tipikor.
Sementara itu, pasal subsider yang dikenakan adalah Pasal 604 juncto Pasal 20 huruf a atau c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 UU Tipikor.
Kejati Jatim masih menelusuri penggunaan dana dan pihak-pihak yang diduga menerima aliran uang dalam perkara dengan kerugian negara Rp 3,2 miliar tersebut. (cit)
