KILASJATIM.COM, Surabaya – Kerugian keuangan negara dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan kas Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PDTS KBS) mencapai Rp 3,27 miliar. Nilai tersebut berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Timur.
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Mereka diduga terlibat dalam pencairan dan penggunaan kas perusahaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan selama 2025-2026.
Keempat tersangka yakni Direktur Keuangan dan SDM PDTS KBS Moch Nahroni (MN), Direktur Operasional dan Umum Nurika Widyasanti (NW), anggota Badan Pengawas PDTS KBS Eliya Erni Suprapto (EES), serta advokat Kantor Hukum Ma’ruf Syah dan Partner, Moh. Ma’ruf Syah (MM).
Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim, I Gede Punia Atmaja, mengatakan penetapan tersangka dilakukan penyidik pada Kamis (19/11/2026).
Punia menjelaskan, perkara ini bermula pada Februari 2025. Saat itu, manajemen dan sejumlah pegawai PDTS KBS dipanggil Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak untuk dimintai keterangan terkait dugaan penyimpangan pengelolaan sewa tenant.
Nurika dan Nahroni kemudian meminta Eliya mencarikan pengacara yang bisa membantu mengupayakan penghentian perkara. Eliya lalu memperkenalkan keduanya kepada Moh. Ma’ruf.
Dalam pertemuan tersebut, Ma’ruf meminta bayaran jasa hukum Rp 100 juta dan dana Rp 500 juta yang disebut sebagai biaya penutupan perkara.
Atas persetujuan Nurika dan Nahroni, Kepala Departemen Keuangan PDTS KBS, Sutini, kemudian diperintahkan mencairkan dana dari kas perusahaan. Uang itu diserahkan Eliya kepada Ma’ruf.
Namun, menurut penyidikan Kejati Jatim, uang tersebut tidak pernah sampai kepada penyidik Kejari Tanjung Perak.
Modus serupa diduga kembali terjadi sekitar April 2025. Kali ini, direksi dan Badan Pengawas PDTS KBS diperiksa Kejati Jatim terkait dugaan korupsi pengelolaan keuangan perusahaan periode 2013-2024.
Ma’ruf kembali meminta biaya jasa hukum Rp 100 juta serta dana pengurusan perkara Rp 995 juta. Permintaan tersebut kembali disetujui.
Dalam perkembangannya, total dana yang dicairkan dari kas PDTS KBS untuk pengurusan perkara mencapai Rp 2,41 miliar. Namun, uang tersebut juga tidak pernah diserahkan kepada penyidik Kejati Jatim.
Untuk mempertanggungjawabkan pengeluaran tersebut, keempat tersangka diduga bersekongkol membuat sejumlah dokumen yang seolah-olah menunjukkan penggunaan dana untuk kegiatan perusahaan.
Dokumen itu meliputi perjanjian kerja sama layanan jasa hukum, laporan review standar operasional prosedur (SOP) KBS, perjanjian kerja sama (PKS) yang diduga fiktif, serta kuitansi honorarium konsultan hukum dan biaya pendampingan litigasi senilai Rp 2,41 miliar.
Selain dana pengurusan perkara, penyidik juga menemukan pengeluaran kas lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Pengeluaran tersebut meliputi kebutuhan operasional, pembelian bahan bakar minyak (BBM), pembayaran tunjangan hari raya (THR), dan honorarium.
Rinciannya, pengeluaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan mencapai Rp 707.775.022 pada 2025 dan Rp 152.784.430 pada 2026.
Berdasarkan laporan audit BPKP Perwakilan Jawa Timur Nomor PE.03.03/SR-940/PW13/5.1/2026 tertanggal 11 November 2026, total kas PDTS KBS yang tidak dapat dipertanggungjawabkan selama 2025-2026 mencapai Rp 3.270.559.452.
“Total keseluruhan uang kas PDTS KBS yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pada kurun tahun 2025 hingga 2026 sejumlah Rp 3.270.559.452,” ungkap Punia.
Atas dugaan perbuatannya, keempat tersangka dijerat dengan sangkaan primer Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a dan c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana juncto Pasal 18 UU Tipikor.
Sementara sangkaan subsider menggunakan Pasal 604 juncto Pasal 20 huruf a atau c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 UU Tipikor.
Kejati Jatim menahan keempat tersangka selama 20 hari, terhitung sejak 19 November hingga 8 Desember 2026. Mereka ditahan di Cabang Rumah Tahanan Kejati Jatim untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut. (cit)
