KILASJATIM.COM, Bondowoso – Sebanyak 10 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Bondowoso Tahun 2027. Jumlah tersebut merupakan hasil pembahasan dan penyaringan dari 15 usulan Raperda yang sebelumnya diajukan pemerintah daerah.
Penetapan 10 Raperda tersebut menjadi bagian dari upaya DPRD bersama pemerintah daerah dalam menyusun regulasi yang lebih terarah, sesuai kebutuhan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bondowoso.
Hal itu disampaikan Sandi Ikromah Aulia Mochtar, anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Bondowoso sekaligus anggota DPRD dari Fraksi Golkar, saat membacakan laporan hasil pembahasan Propemperda 2027 dalam rapat paripurna DPRD di Graha Paripurna, Rabu (11/11/2026).
Dalam laporannya, Sandi menjelaskan, dari 15 usulan Raperda yang disampaikan Bupati Bondowoso, Bapemperda telah melakukan pembahasan, harmonisasi, konsultasi, serta koordinasi dengan perangkat daerah pengusul.
Pembahasan juga melibatkan konsultasi dan asistensi ke Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. Hasilnya, sejumlah usulan mengalami penyesuaian, baik dari sisi substansi maupun penggabungan materi regulasi.
“Setelah melalui proses konsultasi dan asistensi dengan Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Timur, dari 15 Raperda yang diusulkan, hasilnya menjadi 10 judul Raperda dalam Propemperda Kabupaten Bondowoso Tahun 2027,” demikian disampaikan Sandi dalam laporan yang dibacakannya.
Sepuluh Raperda tersebut mencakup sejumlah sektor penting, mulai dari pengelolaan keuangan daerah, aset, ketahanan pangan, pemerintahan desa hingga penataan ruang wilayah.
Di antaranya Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026, Perubahan APBD Tahun Anggaran 2027, serta APBD Tahun Anggaran 2028.
Selain itu, terdapat Raperda tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah.
Sektor pemerintahan desa juga menjadi perhatian melalui Raperda tentang Pemerintahan Desa yang mengintegrasikan beberapa materi perubahan regulasi terkait perangkat desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Sementara pada sektor kelembagaan dan tata ruang, terdapat Raperda tentang Perubahan Ketiga atas Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perubahan Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bondowoso 2024–2044, serta pencabutan sejumlah Perda terkait Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
Sandi dalam laporannya juga menyoroti pentingnya kesiapan perangkat daerah dalam mengawal proses pembentukan regulasi. Sebab, pada pelaksanaan Propemperda tahun sebelumnya masih terdapat Raperda yang belum dapat dibahas akibat belum siapnya perencanaan, termasuk dukungan anggaran untuk penyusunan naskah akademik dan draf Raperda.
Karena itu, Bapemperda mendorong agar pengusulan regulasi ke depan benar-benar disertai kesiapan sumber daya manusia maupun anggaran.
Tak hanya itu, perangkat daerah pengusul bersama Bapemperda juga telah berkomitmen agar draf Raperda yang masuk dalam Propemperda 2027 dapat disampaikan kepada DPRD pada awal Triwulan I dan II.
Langkah tersebut diharapkan membuat proses pembahasan berjalan lebih awal sehingga setiap Raperda memiliki peluang untuk diselesaikan dan ditetapkan pada tahun anggaran yang sama.
Dengan masuknya 10 Raperda dalam Propemperda 2027, tantangan berikutnya bukan sekadar memenuhi daftar legislasi tahunan, melainkan memastikan setiap regulasi benar-benar siap dibahas, memiliki landasan yang kuat, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta tata kelola pemerintahan Bondowoso.(wan)
