KILASJATIM.COM, Surabaya – Memahami perjuangan Tan Malaka sebagai Pahlawan Nasional tidak berarti harus menyetujui seluruh pemikiran dan ideologinya. Masyarakat perlu melihat kontribusi tokoh kemerdekaan tersebut secara utuh, dengan mempertimbangkan konteks sejarah dan dinamika politik pada masanya.
Pandangan itu disampaikan Ketua Riset Sistem Digital Forensik Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi (Sistekin), Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas (FTEIC) Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya, Supangat, Ph.D., ITIL., COBIT., CLA., CISA., dalam momentum Hari Pahlawan.
Menurut Supangat, stigma ideologi kiri selama ini turut memengaruhi cara masyarakat memandang Tan Malaka. Padahal, kontribusinya dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia merupakan bagian penting dari sejarah bangsa. “Perbedaan ideologi tidak semestinya menjadi alasan untuk mengabaikan kontribusi seseorang dalam perjalanan kemerdekaan Indonesia,” kata Supangat.
Ia mencontohkan gagasan Tan Malaka dalam Naar de Republiek Indonesia atau Menuju Republik Indonesia yang diterbitkan di Kanton, Tiongkok, pada April 1925. Karya tersebut memuat pemikiran tentang arah perjuangan menuju kemerdekaan dan pembentukan republik.
Tan Malaka juga memperjuangkan konsep Merdeka 100 persen melalui Persatuan Perjuangan pada 1946. Gagasan tersebut menekankan kemerdekaan penuh tanpa syarat, berbeda dengan pendekatan diplomasi pemerintah Indonesia dalam menghadapi Belanda.
Selain pemikiran politik, Tan Malaka meninggalkan karya Madilog (Materialisme, Dialektika, dan Logika) yang menekankan pentingnya berpikir rasional, logis, dan kritis.
Supangat menilai karya-karya tersebut perlu diperkenalkan kepada generasi muda melalui pendidikan sejarah, perguruan tinggi, dan komunitas literasi. Pembacaan sumber asli juga penting agar masyarakat dapat memahami pemikirannya tanpa terjebak stigma.
Tan Malaka dieksekusi di wilayah Kediri, Jawa Timur, pada 21 Februari 1949. Presiden Soekarno kemudian menetapkannya sebagai Pahlawan Nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1963. “Pada Hari Pahlawan, kita tidak harus menyetujui seluruh pemikiran seorang tokoh untuk mengakui kontribusinya. Menghormati pahlawan berarti bersedia melihat sejarah secara utuh, termasuk beragam pemikiran dan jalan perjuangan yang membentuk kemerdekaan Indonesia,” tegas Supangat.
Ia berharap masyarakat dapat memandang Tan Malaka secara proporsional, yakni menghargai kontribusi perjuangannya sekaligus mengkaji pemikirannya secara kritis sebagai bagian dari perjalanan sejarah kemerdekaan Indonesia.(tok)
