KILASJATIM.COM, Jakarta – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyebut bantuan sosial (bansos) ke depan akan disalurkan dalam bentuk uang tunai, bukan lagi berupa barang. Skema ini disiapkan agar bantuan pemerintah lebih tepat sasaran dan diterima masyarakat yang berhak.
Luhut menyampaikan hal itu seusai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (20/10/2026). Pemerintah juga menyiapkan peluncuran program perlindungan sosial (perlinsos) digital pada 10 November 2026.
Menurut Luhut, penyaluran tunai menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan bantuan diberikan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria penerima.
“Perlinsos ini akan memberikan keadilan kepada rakyat Indonesia yang berhak mendapat bantuan sosial dari pemerintah, yang nanti akan diberikan dalam bentuk cash transfer,” kata Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan.
Ia menambahkan, skema tersebut diarahkan untuk mengubah pola dukungan pemerintah yang selama ini juga diberikan melalui subsidi produk.
Sementara itu, anggota DEN M. Firman Hidayat memaparkan bahwa uji coba perlinsos digital telah menjangkau 514 kabupaten/kota. Hingga Selasa (20/10), tercatat 11,5 juta kartu keluarga (KK) terdaftar dalam sistem digitalisasi perlinsos.
Pemerintah juga telah memiliki 775.000 agen perlinsos untuk membantu pendaftaran masyarakat yang membutuhkan bantuan. Adapun jumlah pendaftar melalui portal perlinsos digital disebut mencapai lebih dari 600.000 per hari.
Firman turut menyampaikan hasil studi uji coba program di Bali kepada Presiden Prabowo. Menurutnya, digitalisasi perlinsos diharapkan dapat mengurangi kesalahan dalam penentuan penerima bantuan, baik warga yang berhak tetapi tidak menerima bantuan (exclusion error) maupun warga yang tidak berhak tetapi justru menerima bantuan (inclusion error).
Pemerintah menargetkan sistem digital tersebut membuat penyaluran perlindungan sosial lebih transparan dan tepat sasaran. (cit)
