KILASJATIM.COM, Bondowoso – Ancaman bencana di Kabupaten Bondowoso menjadi perhatian serius. Sepanjang 2025, tercatat sebanyak 351 kejadian bencana. Sementara pada semester pertama 2026, jumlahnya mencapai 195 kejadian.
Data tersebut menjadi pengingat pentingnya kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi berbagai potensi bencana. Hal itu disampaikan Anggota DPR RI Komisi VIII Fraksi PDI Perjuangan, Ina Ammania, dalam kegiatan sosialisasi mitigasi bencana bertema *Kesiapan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana* di Kabupaten Bondowoso, Kamis (15/10/2026).
Ina menegaskan, tingginya angka kejadian bencana harus menjadi perhatian bersama, baik pemerintah maupun masyarakat. Terlebih, pada semester pertama 2026, rata-rata kejadian bencana di Bondowoso mendekati satu hingga dua kejadian setiap hari.
Menurutnya, masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana kerap menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya. Karena itu, warga tidak boleh dibiarkan menghadapi risiko bencana sendirian.
Masyarakat membutuhkan informasi yang jelas, jalur evakuasi yang aman, sistem peringatan dini, dukungan pemerintah, serta pendampingan yang berkelanjutan.
“Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas. Jangan menunggu korban berjatuhan untuk memperkuat mitigasi. Lebih baik bersiap sebelum bencana daripada menyesal setelah semuanya terjadi,” tegas Ina dalam sambutannya.
Ia menyampaikan, terdapat tiga langkah penting yang perlu dilakukan bersama untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi bencana.
Pertama, masyarakat harus mengenali potensi ancaman bencana di lingkungan tempat tinggalnya. Warga perlu memahami jenis bencana yang berpotensi terjadi di wilayah masing-masing, termasuk banjir, dampak cuaca ekstrem, hingga kekeringan.
Selain mengenali kondisi lingkungan, masyarakat juga diminta memperhatikan perubahan cuaca, tidak mengabaikan tanda-tanda bahaya, serta mengetahui pihak yang harus dihubungi ketika keadaan darurat terjadi.
Kedua, setiap keluarga perlu menyiapkan diri sebelum bencana datang. Persiapan tersebut meliputi pengetahuan tentang tempat berlindung, jalur evakuasi, dan titik kumpul yang aman.
Keluarga juga diimbau menyiapkan kebutuhan darurat, seperti air minum, makanan tahan lama, obat-obatan pribadi, senter, alat komunikasi, serta dokumen penting yang disimpan di tempat aman.
Ina turut mengingatkan pentingnya memberikan perhatian khusus kepada kelompok rentan, seperti anak-anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, dan ibu hamil. Mereka harus menjadi bagian dari perencanaan evakuasi agar tidak terlupakan ketika situasi darurat terjadi.
Ketiga, memperkuat budaya gotong royong dan kesiapsiagaan di tingkat desa. Menurut Ina, upaya mitigasi tidak bisa hanya mengandalkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) maupun pemerintah.
Kesiapsiagaan harus menjadi gerakan bersama yang melibatkan seluruh elemen masyarakat.
Pemerintah desa bersama warga diharapkan memperkuat program Desa Tangguh Bencana, membentuk kelompok siaga, mengadakan latihan evakuasi, serta memastikan informasi peringatan dini dapat diterima hingga ke tingkat keluarga.
Sebagai anggota DPR RI Komisi VIII Fraksi PDI Perjuangan, Ina juga berharap pemerintah daerah dan BPBD terus hadir mendampingi masyarakat, tidak hanya ketika bencana terjadi, tetapi sejak tahap pencegahan, persiapan, pemulihan, hingga pembangunan kembali kehidupan warga terdampak.
Ia menekankan, upaya mitigasi perlu dilakukan secara berkelanjutan agar masyarakat memiliki pengetahuan dan kesiapan yang memadai dalam menghadapi situasi darurat.
“Kenali ancaman di desa kita, siapkan jalur evakuasi dan peringatan dini, serta pastikan titik rawan ditindaklanjuti,” pesannya.
Melalui sosialisasi tersebut, masyarakat diharapkan semakin memahami pentingnya mitigasi bencana dan mampu mengambil langkah yang tepat untuk melindungi diri, keluarga, serta lingkungan sekitar ketika bencana terjadi.(wan)
