KILASJATIM.COM, Jakarta — Pemerintah menyiapkan suntikan dana Rp20 triliun untuk memperkuat keuangan BPJS Kesehatan. Dana tambahan tersebut akan dicairkan bertahap pada Oktober dan November 2026.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan tambahan anggaran itu dibutuhkan untuk memperkuat arus kas BPJS Kesehatan sekaligus menjaga kelancaran pembayaran klaim Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kepada rumah sakit.
“Akan segera dicairkan untuk mendukung keuangan BPJS pada bulan Oktober ini, artinya dua hari lagi, dan juga bulan November,” kata Suahasil di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (28/9/2026).
Menurut Suahasil, tambahan Rp20 triliun tersebut merupakan alokasi dalam APBN 2026 di luar anggaran rutin untuk peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Anggaran PBI mencapai sekitar Rp47 triliun untuk membiayai iuran sekitar 96,8 juta peserta. Sementara tambahan Rp20 triliun diberikan untuk memperkuat kondisi keuangan BPJS Kesehatan.
“BPJS memerlukan penguatan terus-menerus, memastikan bahwa klaim dari rumah sakit ini menjadi reguler untuk dipenuhi dan dibayar,” ujarnya.
Dana Rp20 triliun tersebut akan dicairkan dalam dua tahap, yakni pada Oktober dan November. Berdasarkan keterangan pemerintah, masing-masing tahap dialokasikan Rp10 triliun.
Tambahan dana ini diberikan di tengah perhatian pemerintah terhadap keberlanjutan keuangan BPJS Kesehatan. Pemerintah juga menyoroti kualitas layanan JKN kepada masyarakat, termasuk kelancaran pelayanan di fasilitas kesehatan.
Di sisi lain, cakupan kepesertaan JKN kini mencapai sekitar 285 juta jiwa. Namun, tingkat peserta aktif tercatat 80,6%.
Suahasil mendorong masyarakat yang terdaftar sebagai peserta JKN untuk rutin membayar iuran. Menurutnya, kepatuhan membayar iuran penting untuk menjaga prinsip gotong royong dalam sistem asuransi sosial.
“Kalau aktif mengiur, maka terjadi saling gotong royong. Yang sehat mengiur, jika ada yang sakit, akan bisa di-cover,” jelasnya.
Selain tambahan anggaran, pemerintah mendorong perbaikan pengumpulan iuran BPJS Kesehatan. Ketepatan sasaran penerima PBI juga menjadi perhatian.
Suahasil mengatakan data penerima bantuan iuran akan terus disesuaikan dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Kami mendorong supaya pengumpulan iuran BPJS menjadi lebih baik, tingkat ketepatan sasaran dari penerima bantuan iuran juga menjadi lebih baik sesuai dengan data DTSEN,” pungkasnya.
Dengan pencairan tambahan Rp20 triliun tersebut, pemerintah berharap kondisi keuangan BPJS Kesehatan lebih kuat sehingga pembayaran klaim kepada rumah sakit dapat berjalan lancar, sekaligus mendukung keberlanjutan layanan JKN bagi peserta. (cit)
