KILASJATIM.COM, Jakarta – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI terus menegosiasikan biaya penerbangan haji dengan maskapai. Komponen ini menjadi salah satu penentu besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2027 yang hingga kini masih dibahas bersama Panja DPR RI.
Direktur Jenderal Pelayanan Haji Kemenhaj Ian Heriyawan mengatakan negosiasi dengan maskapai dilakukan melalui serangkaian pertemuan, baik secara langsung maupun daring. Pemerintah berharap harga penerbangan bisa ditekan sebelum pembahasan BPIH difinalisasi.
“Kami sudah negosiasi berulang-ulang, kami melakukan rapat offline, online juga, dan terus kita upayakan,” kata Ian dalam keterangannya, Selasa (22/9/2026).
Menurut Ian, biaya penerbangan memiliki porsi besar dalam keseluruhan biaya haji. Komponen tersebut menyumbang sekitar 40 persen dari total BPIH.
Karena itu, jika harga penerbangan berhasil ditekan, besaran BPIH juga berpotensi ikut turun. Namun, Kemenhaj harus memastikan efisiensi tersebut tidak mengurangi kualitas pelayanan kepada jemaah.
“Jika salah menghitung, salah mengalkulasi, akan berdampak kepada pelayanan jemaah,” ujarnya.
Ian mengatakan perhitungan biaya penerbangan saat ini masih dilakukan secara cermat. Pemerintah juga masih menunggu hasil finalisasi negosiasi dengan maskapai.
“Kalau ini penerbangan bisa turun, ya otomatis BPIH bisa turun. Sementara ini masih kami kalkulasikan, hitung secara cermat,” kata Ian.
Di luar komponen penerbangan, Ian menyebut sejumlah biaya pelayanan haji, baik di dalam negeri maupun luar negeri, sebagian telah difinalisasi.
Untuk layanan di luar negeri, dia memastikan pembahasannya telah selesai.
“Kalau untuk layanan luar negeri itu sudah final, sudah aman. Jadi mudah-mudahan tidak mengganggu pelayanan, pelayanan tetap bisa kita maksimalkan,” ujarnya.
Dengan demikian, pembahasan BPIH saat ini masih berfokus pada komponen penerbangan. Hasil negosiasi dengan maskapai akan menjadi salah satu faktor yang diperhitungkan sebelum besaran BPIH ditetapkan. (cit)
