KILASJATIM.COM, Surabaya – Fakultas Hukum Universitas Surabaya (FH Ubaya) memperkuat kolaborasi dengan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) di Kampus Ubaya Tenggilis, Selasa (15/9/2026).
MoU ditandatangani Dekan FH Ubaya Dr. Hwian Christianto dengan Sekretaris Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional (HPI) Kemlu RI, Widya Rahmanto. Kerja sama mencakup bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan dosen serta mahasiswa FH Ubaya.
Ketua Laboratorium Hukum Internasional Ubaya, Dr. Wisnu Aryo Dewanto, mengatakan kerja sama tersebut membuka kesempatan bagi mahasiswa memahami penerapan hukum internasional secara langsung. “Kegiatan ini turut menjadi kesempatan yang baik bagi para mahasiswa untuk melihat bagaimana hukum internasional diimplementasikan di dunia nyata, lebih dari pemahaman teoretis dari buku yang diajarkan oleh kami para dosen,” papar Wisnu.
Dekan FH Ubaya Dr. Hwian Christianto menilai kompleksitas hubungan antarnegara menuntut pemahaman hukum internasional yang semakin kuat, khususnya bagi generasi muda. “Hukum internasional tidak hanya berbicara tentang aturan, namun juga instrumen negara untuk membangun, membela, memperjuangkan, dan melindungi kepentingan nasional,” tegas Hwian.
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Ditjen HPI Kemlu RI Widya Rahmanto memberikan kuliah tamu bertema Indonesia dalam Dinamika Tatanan Global: Hukum Internasional, Diplomasi, dan Kepentingan Nasional kepada ratusan mahasiswa.
Widya menyoroti tantangan terhadap keberlakuan hukum internasional, mulai dari kesenjangan antara norma dan pelaksanaan, standar ganda, hingga kembalinya politik kekuatan. Kondisi tersebut membuat konsensus internasional semakin sulit dicapai. “Indonesia perlu menjaga hukum internasional agar tetap relevan dengan memanfaatkan setiap forum internasional yang ada dan berperan sebagai bridge builder di kancah global,” kata Widya.
Kerja sama FH Ubaya dan Kemlu RI diharapkan tidak berhenti pada penandatanganan MoU, tetapi berlanjut dalam kegiatan akademik dan praktis yang memperkuat kapasitas mahasiswa dalam memahami hukum internasional, diplomasi, serta perjuangan kepentingan nasional di tengah dinamika global.(tok)
