KILASJATIM.COM, Surabaya – Rencana Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memberi bendera hitam kepada perangkat daerah yang dinilai gagal membina Kampung Pancasila mendapat sorotan DPRD Surabaya.
Ketua Komisi A DPRD Surabaya Yona Bagus Widyatmoko menilai kebijakan itu bisa menjadi alat untuk memacu kinerja aparatur sipil negara (ASN). Namun, penilaiannya harus memiliki indikator yang jelas dan terukur agar tidak berubah menjadi penilaian subjektif.
“Kalau bendera hitam ini menjadi instrumen evaluasi, saya kira bagus untuk memacu kinerja ASN. Tapi harus jelas dulu indikator keberhasilannya,” kata Yona, Senin (14/9/2026).
Menurut politisi Gerindra yang akrab disapa Cak Yebe itu, Kampung Pancasila tidak boleh hanya menjadi nama, simbol, atau atribut. Keberadaannya harus terlihat dari kehidupan masyarakat di wilayah tersebut.
Karena itu, ASN yang ditugaskan membina Kampung Pancasila harus aktif turun ke lapangan. Mereka dituntut memahami persoalan warga hingga tingkat RW sekaligus menjembatani kebutuhan masyarakat dengan program Pemkot Surabaya.
“Jangan sampai ASN hanya hadir secara administratif, tetapi tidak memahami persoalan warga di RW yang menjadi tanggung jawabnya,” ujarnya.
Yona juga meminta pemberian bendera hitam tidak otomatis dimaknai sebagai hukuman terhadap kepala perangkat daerah. Setiap kegagalan, menurut dia, harus dilihat berdasarkan penyebabnya.
Evaluasi perlu membedakan apakah persoalan terjadi karena kinerja ASN, program yang tidak efektif, lemahnya koordinasi antarperangkat daerah, atau kondisi sosial masyarakat yang memang membutuhkan pendekatan berbeda.
“Harus dilihat dulu apa penyebabnya. Apakah masalahnya pada kinerja ASN, programnya, koordinasi antarperangkat daerah, atau memang ada persoalan di masyarakat,” katanya.
Komisi A DPRD Surabaya pada prinsipnya mendukung upaya Pemkot memperkuat keterlibatan ASN di tengah masyarakat. Namun, pemberian bendera hitam harus diikuti mekanisme evaluasi dan perbaikan.
Menurut Yona, wilayah yang mendapat penilaian buruk perlu diberi pendampingan dan target perbaikan. Hasilnya kemudian diukur kembali untuk mengetahui apakah kinerja pembinaan benar-benar membaik.
“Jangan hanya memberikan bendera hitam, tetapi setelah itu tidak ada perbaikan. Harus ada evaluasi, pendampingan, target perbaikan, kemudian diukur kembali,” pungkasnya.
Dengan mekanisme tersebut, bendera hitam tidak berhenti sebagai simbol kegagalan, tetapi menjadi bagian dari sistem evaluasi untuk mendorong pembinaan Kampung Pancasila yang lebih nyata. (FRI)
