KILASJATIM.COM, Bondowoso – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Bondowoso menegaskan bahwa pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2026 harus dilakukan secara cermat, transparan, dan mengedepankan kepentingan masyarakat. Setiap perubahan anggaran dinilai perlu melalui kajian mendalam agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan rakyat.
Ketua Fraksi PKB DPRD Bondowoso, H. Tohari, mengatakan bahwa pembahasan P-APBD tidak boleh hanya berorientasi pada pemenuhan jadwal administratif. Menurutnya, kualitas pembahasan harus menjadi prioritas utama mengingat besarnya tanggung jawab DPRD dalam memastikan penggunaan anggaran daerah berjalan tepat sasaran.
“Setiap perubahan anggaran harus diuji berdasarkan kebutuhan masyarakat, kemampuan keuangan daerah, kesiapan pelaksanaan program, hingga manfaat yang akan diterima masyarakat,” ujarnya.
Fraksi PKB juga menegaskan bahwa penyampaian pandangan umum fraksi bukanlah akhir dari proses pembahasan. Setelah tahapan tersebut, masih ada serangkaian pembahasan yang harus dilalui, mulai dari rapat komisi, pembahasan Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), hingga penyampaian pendapat akhir fraksi.
Karena itu, PKB mendorong agar seluruh catatan, kritik, dan rekomendasi yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD mendapat ruang pembahasan secara terbuka dan substantif. Pemerintah daerah melalui TAPD dan perangkat daerah juga diminta menyajikan data serta penjelasan yang lengkap terhadap setiap perubahan program maupun anggaran yang diajukan.
Menurut H. Tohari, perbedaan pandangan yang muncul dalam proses pembahasan merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Namun, perbedaan tersebut tidak seharusnya berkembang menjadi pertentangan politik yang justru mengaburkan tujuan utama pembahasan anggaran.
“Semua fraksi memiliki tujuan yang sama, yakni memastikan setiap rupiah uang rakyat digunakan secara tepat, efektif, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Bondowoso,” tegasnya.
PKB berharap pembahasan P-APBD 2026 mampu menghasilkan kebijakan anggaran yang realistis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Sejumlah sektor strategis seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pelayanan dasar, penguatan ekonomi masyarakat, hingga peningkatan kesejahteraan rakyat dinilai harus menjadi prioritas dalam penyusunan anggaran.
Sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD, Fraksi PKB memastikan akan terus mengawal seluruh tahapan pembahasan P-APBD 2026 secara kritis, objektif, dan bertanggung jawab. Bagi PKB, kepentingan masyarakat Bondowoso harus selalu ditempatkan di atas kepentingan kelompok maupun kepentingan politik jangka pendek.
“P-APBD harus menjadi instrumen untuk menjawab kebutuhan masyarakat, bukan sekadar memenuhi target administrasi. Karena itu, kepentingan rakyat harus menjadi orientasi utama dalam setiap keputusan anggaran,” pungkas H. Tohari.(wan)
