KILASJATIM.COM, Jakarta – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mencopot 27 pejabat Kementerian Pertanian (Kementan) sepanjang Agustus 2026. Sebanyak 13 pejabat dicopot permanen setelah terbukti terlibat aktivitas judi online (judol), sementara 14 lainnya dinonaktifkan sementara karena dugaan penyimpangan penggunaan uang bernilai miliaran rupiah.
Amran mengatakan pencopotan dilakukan sebagai bagian dari upaya memperkuat integritas dan kedisiplinan aparatur di lingkungan Kementan.
“Saya sebagai bapaknya mereka, saya harus bina ke jalan yang baik. Bina mereka supaya dia menjadi manusia yang baik, pelayan yang baik, pegawai teladan, ASN teladan,” kata Amran di Jakarta, Senin (31/8/2026) kemarin.
Sebanyak 13 pejabat eselon Kementan dicopot permanen pada Senin (31/8). Mereka dinyatakan terbukti terlibat judi daring setelah laporan yang diterima diverifikasi dan ditelusuri dengan data pendukung.
Amran menyebut sebagian pejabat tersebut sebelumnya telah mendapat pembinaan dan peringatan. Namun, pelanggaran kembali terjadi sehingga pencopotan permanen dijatuhkan sebagai langkah terakhir.
Bahkan, Amran mengungkap ada pejabat yang nilai deposit judi daringnya hampir mencapai Rp 200 juta.
Menurutnya, keterlibatan ASN dalam judi daring tidak dapat ditoleransi karena bertentangan dengan kedisiplinan, tanggung jawab pelayanan publik, dan keteladanan sebagai aparatur negara.
Amran memastikan pencopotan 13 pejabat tersebut tidak mengganggu kinerja Kementan. Saat ini, jumlah pegawai di kementerian tersebut mencapai sekitar 52 ribu orang.
Selain kasus judi daring, 14 pejabat lainnya dicopot pada Selasa (18/8). Mereka diduga terlibat penyimpangan terkait penggunaan uang bernilai miliaran rupiah.
Berbeda dengan 13 pejabat yang dicopot permanen karena judi daring, status 14 pejabat ini masih dalam proses pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementan.
Pencopotan sementara mencakup pejabat eselon I, II, hingga III. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pemeriksaan berjalan tanpa mengganggu proses kerja organisasi.
Amran menegaskan pencopotan sementara bukan hukuman akhir. Pemeriksaan akan dilakukan berdasarkan bukti dan aturan yang berlaku.
Jika nantinya ditemukan kerugian negara, kasus tersebut akan dilimpahkan kepada aparat penegak hukum untuk diproses sesuai ketentuan.
Sebaliknya, pejabat yang terbukti tidak melakukan pelanggaran akan dikembalikan ke posisinya dan tetap memiliki kesempatan mengembangkan karier berdasarkan kinerja.
Amran memastikan pembersihan birokrasi di Kementan akan terus dilakukan jika ditemukan pelanggaran baru.
“Kita ingin membangun Kementerian Pertanian yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat,” ujarnya. (cit)
