KILASJATIM.COM, Bondowoso – Kesiapan menghadapi bencana menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Bondowoso di tengah dinamika kejadian kebencanaan yang membutuhkan respons cepat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bondowoso pun mengusulkan penguatan anggaran dalam perubahan KUA-PPAS APBD 2026.
Pembahasan tersebut dilakukan bersama Komisi IV DPRD Bondowoso dalam rapat kerja, Kamis (27/8/2026). Sejumlah kebutuhan BPBD menjadi perhatian, terutama berkaitan dengan ketersediaan logistik, bantuan bagi warga terdampak, serta dukungan operasional saat kondisi darurat.
Kepala Pelaksana BPBD Bondowoso, Kristianto, mengatakan penanganan bencana membutuhkan dukungan anggaran yang mencakup seluruh rangkaian kegiatan. Tidak hanya ketika bencana berlangsung, tetapi juga pada tahap persiapan sebelum bencana dan pemulihan setelah kejadian.
“Anggaran terkait dengan penanganan bencana, mulai prabencana, kedaruratan, serta pascabencana. Melihat kondisi kebencanaan yang akhir-akhir ini eskalasinya meningkat, maka dibutuhkan dukungan anggaran,” ujar Kristianto.
Dalam pembahasan perubahan anggaran tersebut, beberapa usulan BPBD telah memperoleh persetujuan. Penguatan logistik menjadi salah satu bagian yang dinilai penting karena bantuan harus tersedia dan dapat digerakkan sewaktu-waktu ketika terjadi bencana.
“Beberapa pos anggaran sudah kita usulkan dan disetujui, terutama terkait penyediaan logistik,” katanya.
Menurut Kristianto, kebutuhan di lapangan cukup beragam. Selain bahan logistik, BPBD juga membutuhkan dukungan untuk operasional penanganan serta penyediaan material bantuan yang diberikan kepada masyarakat yang terdampak.
“Di pos anggaran untuk operasional penanganan dan logistiknya, bantuan-bantuannya, termasuk materialnya,” jelasnya.
Salah satu kebutuhan yang harus selalu diantisipasi adalah penanganan korban kebakaran rumah. BPBD memastikan material tertentu telah dipersiapkan sehingga ketika terjadi kejadian, bantuan dapat segera diberikan tanpa harus menunggu terlalu lama.
“Kalau kebakaran rumah, biasanya untuk atap rumah kita sudah ready,” ungkap Kristianto.
Ia menegaskan, besaran kebutuhan anggaran BPBD tidak bisa dilepaskan dari perkembangan kejadian bencana. Evaluasi terhadap kejadian pada tahun sebelumnya menjadi salah satu dasar dalam menentukan kebutuhan, namun anggaran harus kembali disesuaikan apabila jumlah maupun eskalasi bencana meningkat.
“Memang kita berkaca dengan kejadian tahun lalu. Perangkatnya berdasarkan kejadian. Kalau eskalasi kejadiannya lebih banyak, berarti perlu ada penambahan,” tegasnya.
Evaluasi terhadap kondisi kebencanaan sepanjang 2026 menjadi pijakan BPBD dalam memperkuat kebutuhan anggaran ke depan. Harapannya, dukungan tersebut mampu menjaga kesiapsiagaan personel dan logistik sekaligus mempercepat penanganan ketika bencana terjadi.
Dengan penguatan anggaran tersebut, BPBD Bondowoso ingin memastikan masyarakat tidak hanya mendapat respons cepat saat bencana terjadi, tetapi juga memperoleh dukungan penanganan yang memadai hingga tahap pascabencana.(wan)
