KILASJATIM.COM, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mengucurkan tambahan dana Rp 200 miliar untuk penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT). Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena memastikan seluruh dana tersebut sudah masuk ke kas daerah.
Dana itu terdiri atas Rp 40 miliar untuk Pemerintah Provinsi NTT dan masing-masing Rp 20 miliar untuk delapan kabupaten. Bantuan tersebut ditransfer sejak Senin (24/8/2026).
“Semua kabupaten di Pulau Flores ini mendapatkan Rp 20 miliar, dan provinsi dapat Rp 40 miliar. Itu sangat membantu kami untuk mengerahkan pengungsi,” kata Emanuel dalam rapat koordinasi penanganan bencana bersama Prabowo yang disiarkan virtual, Rabu (26/8/2026).
Delapan kabupaten yang menerima dana tersebut yakni Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Ende, Ngada, Nagekeo, Sikka, dan Flores Timur.
Meski Flores Timur tidak terdampak gempa, daerah tersebut tetap mendapat alokasi Rp 20 miliar. Emanuel mengatakan dana itu akan digunakan untuk menangani dampak erupsi Gunung Lewotobi.
Emanuel mengatakan tambahan anggaran tersebut membantu pemerintah daerah memenuhi kebutuhan warga terdampak bencana.
Selain mengandalkan anggaran pemerintah, Pemprov NTT juga mengerahkan dukungan dari masyarakat dan pelaku usaha setempat. Toko dan kios diminta tetap menyediakan kebutuhan warga, sementara pemerintah daerah akan membayarnya.
“Kita bilang pokoknya semua toko-kios silakan memberikan dukungan bagi masyarakat, nanti provinsi bayar atau pemerintah bayar,” ujarnya.
Menurut Emanuel, langkah tersebut dilakukan agar kebutuhan dasar pengungsi tetap terpenuhi, terutama makanan, minuman, selimut, dan matras.
“Jangan sampai ada yang tidak bisa makan atau minum atau tidak punya selimut ataupun matras pada saat bencana,” katanya.
Penggunaan dana bantuan tersebut juga akan diawasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pihaknya mengirimkan empat tim Inspektorat Jenderal ke NTT.
Tim tersebut akan memastikan dana Rp 200 miliar benar-benar digunakan untuk kebutuhan penanganan bencana hingga menjangkau wilayah pelosok.
“Kami mohon izin mengirimkan empat tim dari Itjen untuk meyakinkan bahwa uang itu betul-betul digunakan,” kata Tito dalam rapat tersebut.
Dana Rp 200 miliar merupakan bantuan kemasyarakatan Presiden atau tambahan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mendukung penanganan bencana di NTT.
Dengan pencairan tersebut, pemerintah daerah di NTT kini memiliki tambahan anggaran untuk memenuhi kebutuhan warga terdampak sekaligus mempercepat penanganan bencana di masing-masing wilayah. (cit)
