KILASJATIM.COM, Malang – Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, PKK sedang ramai dibincangkan di media sosial, dianggap sebagai kegiatan ekploitasi pada perempuan. Nyatanya, lebih dari itu PKK sebagai benteng pertahanan ekonomi keluarga dan bentuk kegiatan kemanusiaan.
Titik Qomariyah, pengurus PKK wilayah Samaan yang juga penulis di Kilasjatim.com menyampaikan, PKK adalah gerakan akar rumput yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, dari tingkat RT/ RW dan kelurahan. Berhadapan langsung dengan permasalahan dan dituntut mampu menyelesaikan saat itu juga. Dari urusan kesehatan balita stanting, pendidikan (PAUD), kesejahteraan sosial dan bantuan modal usaha melalui simpan pinjam PKK.
“Simpan pinjam bukan program andalan. Tapi paling menolong ketika warga butuh dana dan tidak punya jaminan, selain kepercayaan di sanalah PKK hadir. Setidaknya mereka tidak terlilit pinjol,” katanya dalam diskusi PKK, Perjalanan dan Perdebatan yang digelar komunitas Women Ngalam Bergerak, di Kedai Madya, Sabtu (8/8/2026).
Dijelaskan ketika anggota meminjam uang, pengurus PKK seringkali mengingatkan. Agar uang tersebut digunakan seperlunya, syukur-syukur untuk modal usaha, berdagang misalnya. Guna meringankan angsuran setiap bulan. Seperti umumnya simpan pinjam ada bunga pinjaman. Keuntungan tersebut dikembalikan ke warga dalam bentuk uang THR lebaran, pembagian sembako, kaos seragam, peralatan kebersihan dan membiayai kegiatan Agustusan.
Contoh kegiatan kemanusiaan lain yang digerakkan PKK, ketika Covid 19 terjadi beberapa tahun lalu. Peran sosial PKK sangat menolong warga yang terkena covid dan harus isolasi mandiri di rumah. Pengurus PKK, membuat jadwal distribusi donasi agar penyalurannya merata. Sebab bukan satu keluarga yang harus dibantu, saat itu.
“Mengenai opini ekploitasi pada perempuan dan PKK. Mungkin salah paham kegiatan PKK murni untuk kemanusiaan. Tidak terpikir imbalan pahala atau surga. Itu terlalu jauh dan imajiner. Kerjakan apa yang bisa kita lakukan,” terangnya.
Sedang Yuni Lasari, dosen Ilmu Komunikasi Universitas Tribhuwana Tunggadewi, menyampaikan organisasi gerakan perempuan di Indonesia sudah ada sejak 1928, melalui Kongres Perempuan Indonesia I, di Yogyakarta. Bertujuan untuk menyatukan pergerakan wanita, meningkatkan pendidikan, dan memperjuangkan hak-hak perempuan.
Selanjutnya, ada Gerwani organisasi perempuan yang bergerak di segala lini. Seperti yang dijabarkan dalam buku Ibuisme Negara, karya Julia Suryakusuma.
Sayangnya gerakan tersebut tidak berumur panjang, dibubarkan setelah 1965, dikaitkan dengan organisasi terlarang. Hingga pemerintah Orba mendirikan PKK.Bersamaan pembentukan kantor Urusan Peranan Perempuan, untuk mengkoordinasikan program perempuan di berbagai kementerian.
“PKK ini melibatkan sepuluh kementerian, dan lahirlah sepuluh program pokok PKK. Isinya mulai dari penghayatan Pancasila, gotong royong, pangan, sandang, perumahan, pendidikan keterampilan, kesehatan, koperasi, lingkungan hidup, dan kesehat. Hebatnya semua dikerjakan oleh ibu-ibu PKK,” katanya.
Sementara Nurul Fariha, Ketua PKK di Kawasan Muharto, Kecamatan Kedungkandang, menyampaikan gerakan PKK di tingkat RT/RW dibawah pengawasan kelurahan, bukan hanya bertugas mendata penduduk. Jumlah sekolah Paud, kesehatan ibu hamil, balita sampai lansia, warga miskin, UMKM kelompok pengajian, pengguna narkoba pun PKK punya datanya.
“Kader PKK itu punya segala data. Dituntut harus mengerti banyak hal. Dan saya melakukan dengan senang hati. Soal informasi di medsos kader posyandu atau PKK di ekploitasi karena melakukan tugasnya, saya tidak berpikir ke sana. Saya ingin hidup bermanfaat dan bisa melakukan kebaikan. Untuk apa kita keluar rumah tapi tidak melakukan perubahan” kata ibu tiga anak ini.
Sebab itu perempuan yang lebih dari 15 tahun aktif sebagai kader PKK menyampaikan, semua yang dilakukan dengan kesadaran. Bukan untuk mendapat imbalan. Di tengah pelaksanaan tugas PKK, kesulitan terbesarnya adalah regenerasi. Sebab, sebagian besar ibu-ibu muda enggan terjun di PKK. (TQI)
