KILASJATIM.COM, Bondowoso – Suasana dialog yang hangat dan penuh keakraban mewarnai pelaksanaan Reses Masa Sidang III Tahun 2026 yang digelar Anggota DPRD Kabupaten Bondowoso dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), Sofi Indriasari, S.T. Warga yang hadir tampak antusias memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan berbagai aspirasi, mulai dari kondisi jalan yang masih rusak, pemerataan pembangunan, hingga persoalan ekonomi yang dirasakan semakin berat.
Satu per satu aspirasi disampaikan langsung kepada legislator dari Daerah Pemilihan V itu. Diskusi berlangsung interaktif, di mana Sofi tidak hanya mendengarkan keluhan masyarakat, tetapi juga memberikan penjelasan mengenai mekanisme penyusunan kebijakan pemerintah.
Menurut Sofi, kegiatan reses bukan sekadar agenda menyerap aspirasi, tetapi juga menjadi sarana memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai hubungan antara kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
“Melalui reses ini saya ingin memberikan wawasan kepada konstituen agar mereka memahami kondisi yang sedang dihadapi pemerintah. Banyak yang beranggapan kondisi ke depan akan semakin sulit dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Karena itu saya menjelaskan bahwa hampir seluruh kegiatan pemerintah daerah mengacu pada kebijakan pemerintah pusat,” ujar Sofi.
Ia menjelaskan, berbagai program nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), hingga program-program strategis lainnya merupakan kebijakan pemerintah pusat yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Konsekuensinya, penyusunan program maupun pengalokasian anggaran daerah harus disesuaikan dengan prioritas nasional agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.
Dalam dialog tersebut, banyak warga mempertanyakan mengapa pembangunan di sejumlah desa belum merata, kondisi jalan masih banyak yang rusak, hingga perekonomian yang dinilai semakin sulit. Menurut Sofi, berbagai persoalan tersebut harus dipahami secara menyeluruh agar masyarakat tidak hanya menilai dari sisi pemerintah daerah.
“Banyak masyarakat yang bertanya mengapa di desanya belum ada pembangunan, mengapa jalannya masih rusak, atau mengapa ekonomi semakin sulit. Saya sampaikan bahwa ini bukan semata-mata kesalahan pemerintah daerah. Ada kebijakan dari pemerintah pusat yang harus dijalankan sehingga pemerintah daerah harus menyesuaikan prioritas program dan anggaran,” tegasnya.
Melalui kegiatan reses tersebut, Sofi berharap masyarakat semakin memahami proses lahirnya sebuah kebijakan pemerintah. Dengan pemahaman yang sama, diharapkan tercipta sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam mendukung pembangunan, sehingga setiap program yang dijalankan benar-benar mampu memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat Bondowoso.(wan)
