KILASJATIM.COM, Batang – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mempercepat penyediaan rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Komitmen tersebut disampaikan saat menghadiri Akad Massal Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Kredit Program Perumahan (KPP) yang disaksikan langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Perumahan Puri Delta City Side, Kabupaten Batang.
Dalam kesempatan tersebut, Khofifah menyatakan Jawa Timur siap memperkuat sinergi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, pemerintah kabupaten/kota, asosiasi pengembang, perbankan, hingga seluruh pemangku kepentingan guna mempercepat penyediaan hunian layak dan terjangkau.
“Penyediaan rumah layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pemprov Jawa Timur siap mendukung Asta Cita Presiden Prabowo melalui penguatan ekosistem penyediaan perumahan yang terjangkau, berkualitas, dan berkelanjutan,” ujar Khofifah dalam keterangan resminya, Jumat, 31/7/2026. Menurut dia, sektor perumahan memiliki peran strategis karena tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sektor konstruksi, industri bahan bangunan, hingga penciptaan lapangan kerja.
Berdasarkan data Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Provinsi Jawa Timur per 19 Juni 2026, potensi penyediaan rumah FLPP di Jawa Timur masih sangat besar. Dari total 187.351 unit rumah yang dibangun pengembang di 38 kabupaten/kota, sebanyak 123.948 unit telah terjual melalui skema subsidi. Sementara itu, masih tersedia 60.881 unit rumah subsidi, 2.048 unit siap huni (ready stock), serta 474 unit dalam proses pembangunan.
Khofifah menilai data tersebut menunjukkan kapasitas Jawa Timur dalam mendukung program nasional penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Potensi tersebut, kata dia, harus terus dioptimalkan agar semakin banyak keluarga memiliki akses terhadap hunian yang layak.
Penyediaan rumah bersubsidi di Jawa Timur juga didukung berbagai asosiasi pengembang, seperti Real Estat Indonesia (REI), Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI), Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (HIMPERRA), serta organisasi pengembang lainnya.
Selain memastikan ketersediaan rumah, Pemprov Jawa Timur terus memperkuat kemudahan kepemilikan rumah melalui percepatan layanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi MBR. Hingga Mei 2026, seluruh 38 kabupaten/kota telah memiliki regulasi terkait BPHTB dan PBG. Sebanyak 19 daerah telah menerapkan percepatan layanan PBG, sedangkan 21 daerah telah memberikan layanan PBG gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Hingga 29 Juli 2026, realisasi penyaluran FLPP di Jawa Timur telah mencapai 8.207 unit rumah yang tersebar di 802 lokasi perumahan dengan nilai pembiayaan sekitar Rp980 miliar.
Di sisi lain, Pemprov Jawa Timur juga terus mempercepat rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) melalui kolaborasi bersama Kodam V/Brawijaya dan Lantamal V. Sejak 2019 hingga 2026, program gotong royong tersebut ditargetkan merehabilitasi total 39.995 unit RTLH.
Khofifah menegaskan keberhasilan penyediaan hunian layak hanya dapat dicapai melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengembang, lembaga pembiayaan, hingga masyarakat sehingga akses terhadap rumah layak semakin luas bagi keluarga berpenghasilan rendah.(Den/Fri)
