KILASJATIM.COM, Jakarta – Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) masih membayangi dunia usaha. Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) mencatat sebanyak 126 ribu pekerja menjadi nonaktif akibat PHK sepanjang Januari-Mei 2026 berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan.
Ketua Umum APINDO Shinta W. Kamdani mengatakan, pada periode yang sama terdapat sekitar 50 ribu klaim Jaminan Hari Tua (JHT) yang diajukan pekerja karena terkena PHK.
“Berdasarkan data BPJS Januari sampai Mei 2026, jumlah tenaga kerja nonaktif akibat PHK mencapai 126 ribu orang, sedangkan klaim JHT karena PHK sekitar 50 ribu,” kata Shinta dalam konferensi pers di Kantor APINDO, Jakarta yang dikutip, Rabu (29/7/2026).
Meski demikian, Shinta menilai lonjakan PHK bukan hanya terjadi di Indonesia. Menurutnya, banyak negara juga menghadapi tekanan akibat perlambatan ekonomi global, perubahan struktur industri, perkembangan teknologi, hingga restrukturisasi rantai pasok dunia.
Yang membedakan, kata dia, adalah kecepatan pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan yang mampu menjadi bantalan bagi dunia usaha agar tekanan ekonomi tidak berujung pada gelombang PHK yang lebih besar.
APINDO pun menilai PHK hanyalah dampak akhir dari berbagai persoalan yang terjadi di sektor usaha. Karena itu, organisasi pengusaha tersebut mendorong pemerintah fokus mengatasi akar persoalan melalui penyederhanaan regulasi dan penghapusan hambatan investasi (de-bottlenecking).
“PHK itu persoalan di hilir. Yang harus diperbaiki adalah hulunya agar penyebabnya bisa diselesaikan,” ujar Shinta.
Senada, Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO Bob Azam meminta penyusunan Undang-Undang Ketenagakerjaan 2026 tidak hanya menyesuaikan putusan Mahkamah Konstitusi, tetapi juga mampu menjawab tantangan dunia kerja ke depan.
Menurut Bob, regulasi baru harus mampu menciptakan lapangan kerja, membangun hubungan industrial yang harmonis, sekaligus meningkatkan kompetensi dan perlindungan sosial pekerja.
“Ke depan yang menjadi daya saing bukan hanya pekerja atau kebijakan, tetapi ekosistem. Karena itu kita harus membangun ekosistem ketenagakerjaan yang kompetitif, setidaknya di ASEAN,” kata Bob.
Selain itu, APINDO mengungkapkan saat ini tengah menyusun sedikitnya 10 langkah mitigasi PHK bersama pemerintah dan serikat pekerja. Meski belum membeberkan rinciannya, Bob menegaskan fokus utama upaya tersebut adalah mencegah PHK sejak dari akar persoalan, bukan hanya menangani dampaknya setelah pekerja kehilangan pekerjaan. (cit)
