KILASJATIM.COM, Surabaya – Harapan ratusan warga Surabaya Barat untuk memperoleh sertifikat tanah gratis melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2026 pupus. Program yang sebelumnya telah disosialisasikan Badan Pertanahan Nasional (BPN) I Surabaya itu mendadak batal, memicu protes warga hingga dibawa ke Komisi A DPRD Kota Surabaya.
Sebanyak 500 warga dari Kelurahan Sumberejo, Kecamatan Pakal, dan Kelurahan Benowo, Kecamatan Benowo, mengadukan persoalan tersebut dalam hearing di DPRD Surabaya, Rabu (29/7/2026). Pertemuan dipimpin Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, serta dihadiri perwakilan BPN I Surabaya, camat, lurah, dan tokoh masyarakat.
Ketua LPMK Sumberejo, Ghozali, mengungkapkan, warga sebelumnya telah menerima sosialisasi resmi dari BPN I Surabaya. Bahkan, masing-masing kelurahan disebut mendapat kuota 250 bidang tanah atau total 500 bidang untuk program PTSL 2026.
“Warga sudah menyiapkan seluruh persyaratan. Sosialisasi juga sudah dilakukan bersama pihak kecamatan, kelurahan, dan BPN. Tapi setelah itu tidak ada kejelasan lagi,” ujarnya.
Menurut Ghozali, warga juga telah mempersiapkan biaya operasional sesuai ketentuan. Namun hingga kini tidak pernah ada pemberitahuan resmi terkait pembatalan program tersebut.
Kasubag Tata Usaha BPN I Surabaya, Sukamto, mengakui program tersebut memang sempat direncanakan. Namun pelaksanaannya batal karena adanya perubahan kebijakan pemerintah pusat akibat keterbatasan anggaran APBN.
“Program ini di luar kewenangan kami. Pemerintah pusat mengalihkan kuota PTSL dan memprioritaskan daerah kabupaten,” jelas Sukamto.
Penjelasan itu langsung menuai kritik dari Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko. Menurutnya, BPN tidak seharusnya memberikan harapan kepada masyarakat sebelum ada kepastian anggaran dan kuota.
“Kalau memang belum pasti, jangan dulu melakukan sosialisasi. Jangan sampai masyarakat dibuat berharap, tetapi akhirnya kecewa karena programnya batal,” tegas Yona.
Komisi A DPRD Surabaya pun meminta BPN I Surabaya menjadikan Kelurahan Sumberejo dan Kelurahan Benowo sebagai prioritas utama dalam pelaksanaan program PTSL tahun 2027.
“Kami minta dua wilayah ini masuk prioritas utama pada PTSL tahun depan. Jangan sampai warga Surabaya kembali menjadi korban ketidakpastian,” tandasnya.(FRI)
