KILASJATIM.COM, COM, Bondowoso – Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Fraksi PKB, H. Ubaidillah, S.Fil.I, menggelar Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026 sebagai wadah menyerap aspirasi masyarakat secara langsung. Kegiatan tersebut dihadiri tokoh masyarakat, perangkat desa, dan warga yang memanfaatkan kesempatan untuk menyampaikan berbagai persoalan serta kebutuhan pembangunan di daerah.
Dalam sambutannya, Ubaidillah menegaskan bahwa reses merupakan bagian dari tanggung jawab anggota legislatif untuk memastikan suara masyarakat dapat diperjuangkan dalam kebijakan dan program pembangunan di tingkat provinsi.
“Reses ini bukan sekadar agenda formal, tetapi momentum untuk mendengar langsung suara masyarakat. Aspirasi yang disampaikan hari ini akan kami kawal dan perjuangkan sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pembangunan harus dimulai dari kebutuhan nyata yang dirasakan masyarakat,” ujar Ubaidillah.
Berbagai aspirasi disampaikan warga, mulai dari pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan, peningkatan sarana pertanian, dukungan terhadap pelaku UMKM, hingga penguatan layanan pendidikan dan kesehatan.
Menurut Ubaidillah, seluruh masukan yang diterima akan menjadi bahan dalam penyusunan program dan pengawasan kebijakan pemerintah agar pembangunan benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat.
“Saya ingin masyarakat tidak ragu menyampaikan persoalan maupun usulan. Semakin banyak aspirasi yang masuk, semakin mudah bagi kami menentukan prioritas program yang benar-benar memberikan manfaat bagi warga. Komitmen saya adalah terus memperjuangkan kepentingan masyarakat Bondowoso, Situbondo, dan Banyuwangi agar pembangunan semakin merata dan kesejahteraan masyarakat terus meningkat,” tegasnya.
Suasana dialog berlangsung hangat dan interaktif. Warga bergantian menyampaikan masukan, sementara Ubaidillah memberikan penjelasan mengenai mekanisme pengusulan program melalui Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan DPRD Provinsi.
Melalui kegiatan reses tersebut, Ubaidillah berharap komunikasi antara masyarakat dan wakil rakyat semakin kuat sehingga setiap kebijakan yang diambil benar-benar lahir dari kebutuhan masyarakat di lapangan. Ia juga menegaskan komitmennya untuk terus mengawal aspirasi yang menjadi prioritas agar dapat direalisasikan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran pemerintah daerah.(wan)
