KILASJATIM.COM, Surabaya – Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali melakukan penyegaran birokrasi dengan merotasi enam pejabat pimpinan tinggi pratama. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memimpin langsung pengambilan sumpah, pelantikan, dan serah terima jabatan di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (14/7/2026).
Khofifah menegaskan, mutasi tersebut merupakan bagian dari kebutuhan organisasi untuk memperkuat efektivitas pemerintahan, sekaligus memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.
“Ini tidak ada yang bersifat promosi, semuanya bersifat rotasi dari kebutuhan organisasi yang memang harus segera diisi,” kata Khofifah.
Dalam pelantikan tersebut, R. Heru Wahono Santoso yang sebelumnya menjabat Kepala Bakorwil Madiun dilantik menjadi Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur. Sementara Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dr. Iwan, dipercaya memimpin Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Timur.
Selanjutnya, Budi Raharjo yang sebelumnya menjabat Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM mendapat tugas baru sebagai Kepala Bakorwil Jember. I Nyoman Gunadi berpindah dari Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya menjadi Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (PU SDA).
Adapun jabatan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya kini diemban Arif Endro Utomo yang sebelumnya menjabat Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprov Jatim. Sedangkan Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Jatim, Dr. MHD. Aftabuddin Rijaluzzaman, dipercaya memimpin Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Timur.
Khofifah menjelaskan, sejumlah posisi yang ditinggalkan sementara akan diisi oleh pelaksana tugas (Plt) hingga proses seleksi pejabat definitif rampung. Pemprov Jatim masih menunggu penyelesaian uji kompetensi teknis dan penyesuaian struktur organisasi sesuai arahan Kementerian Dalam Negeri.
Untuk sementara, Dr. Iwan masih merangkap sebagai Plt Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Begitu pula Heru Wahono Santoso tetap menjalankan tugas sebagai Plt Kepala Bakorwil Madiun hingga pejabat definitif ditetapkan.
“Saya berharap tidak ada yang kurang dan tidak ada yang tertinggal dari proses layanan dan kinerja di tempat baru maupun di tempat sebelumnya,” ujarnya.
Dalam arahannya, Khofifah menekankan pentingnya menjaga kualitas pelayanan publik meski sejumlah pejabat harus menjalankan tugas ganda. Ia juga meminta percepatan digitalisasi layanan, terutama pada sektor perizinan, agar proses administrasi semakin transparan, akuntabel, dan meminimalkan kontak langsung antara petugas dengan masyarakat.
“Kita berharap transparansi, akuntabilitas, dan percepatan layanan menjadi bagian yang harus kita ikhtiarkan bersama. Pertemuan face to face dalam layanan publik harus bisa diminimalisir, bahkan dihindarkan jika memungkinkan,” tegasnya.
Selain itu, seluruh pejabat yang baru dilantik diminta tetap memegang teguh pakta integritas serta memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, Forkopimda, perguruan tinggi, dunia usaha, hingga berbagai mitra strategis.
Di tengah kebijakan penyesuaian anggaran, Khofifah mengingatkan agar seluruh organisasi perangkat daerah tidak menjadikan keterbatasan anggaran sebagai alasan menurunnya kualitas pelayanan publik. Menurutnya, yang mengalami penyesuaian hanyalah aspek anggaran, sementara target kinerja, output, dan outcome program harus tetap tercapai.
Karena itu, ia mendorong seluruh perangkat daerah terus berinovasi melalui skema creative financing serta mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah (PAD) agar pelayanan kepada masyarakat tetap maksimal.
“Yang disesuaikan adalah anggarannya. Tetapi output, outcome, dan produknya tidak boleh berkurang. Saya minta semua unit terus mengembangkan creative financing agar pelayanan kepada masyarakat tetap maksimal,” pungkas Khofifah.(FRI)
