KILASJATIM.COM, Surabaya – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengajak Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Timur memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menghadapi berbagai tantangan sosial di era digital. Menurutnya, kolaborasi ulama dan umara menjadi kunci dalam membangun masyarakat yang religius, moderat, sekaligus tangguh menghadapi disrupsi teknologi.
Ajakan tersebut disampaikan Khofifah saat menghadiri Pengukuhan Pengurus MUI Provinsi Jawa Timur Masa Khidmat 2025–2030 sekaligus pembukaan Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda) MUI Jatim 2026 di Gedung Negara Grahadi, Surabaya.
Dalam kesempatan itu, Prof. Dr. KH. Abdul Halim Soebahar resmi dikukuhkan sebagai Ketua Umum MUI Jawa Timur menggantikan KH. Moh. Hasan Mutawakkil Alallah.
Khofifah menyampaikan apresiasi kepada kepengurusan sebelumnya atas kontribusi dalam menjaga harmoni kehidupan beragama. Ia berharap kepengurusan baru mampu memperkuat posisi MUI sebagai mitra strategis pemerintah sekaligus pembimbing umat.
“Kami meyakini MUI Jatim akan terus menjadi pilar penyejuk, pembimbing, sekaligus benteng moral bagi masyarakat Jawa Timur yang religius, moderat, dan majemuk,” ujar Khofifah dilansir keterangan resminya, Selasa, 14/7/2026.
Menurut dia, perkembangan teknologi digital membawa tantangan yang semakin kompleks. Selain penyebaran hoaks dan disinformasi, masyarakat juga dihadapkan pada maraknya judi online, penyalahgunaan media sosial, kerentanan moral, hingga dampak perkembangan kecerdasan artifisial (AI).
Ia menilai persoalan tersebut kini tidak hanya menyasar orang dewasa, tetapi juga anak-anak dan generasi muda yang aktif mengakses ruang digital.
Karena itu, Khofifah mendorong MUI memperkuat dakwah digital dengan melibatkan dai-dai muda yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Menurutnya, platform digital harus diisi dengan konten keagamaan yang moderat, kredibel, serta memiliki sanad keilmuan yang jelas.
“Platform digital harus menjadi ruang strategis bagi MUI untuk mendiseminasikan berbagai pemikiran yang mencerahkan, menyejahterakan kehidupan masyarakat, sekaligus memberikan kontribusi terhadap kesehatan mental masyarakat,” katanya.
Khofifah juga menyoroti perubahan pola masyarakat dalam mencari referensi keagamaan. Ia menyebut lebih dari 60 persen masyarakat kini mengakses literatur keagamaan melalui media digital, sehingga dakwah di ruang digital menjadi semakin penting.
Selain penguatan dakwah, ia mengajak MUI terus bersinergi dalam menyongsong bonus demografi melalui pembangunan sumber daya manusia yang unggul, berkarakter, dan berakhlak mulia.
Menurut Khofifah, kerja sama ulama dan umara selama ini juga menjadi modal penting dalam menjaga stabilitas daerah, memperkuat toleransi, serta mendorong pemberdayaan ekonomi umat melalui penguatan ekonomi syariah dan pengembangan industri halal.
Sementara itu, Ketua Umum MUI Jawa Timur Prof. Dr. KH. Abdul Halim Soebahar mengatakan kepengurusan baru akan memperkuat konsolidasi internal, termasuk meningkatkan pemahaman seluruh pengurus terhadap peran MUI.
Ia menyebut MUI Jatim yang memiliki 23 badan, komisi, dan lembaga siap memperkuat kolaborasi dengan pemerintah serta berbagai elemen masyarakat. Menurutnya, penguatan dakwah digital juga telah menjadi salah satu program prioritas untuk merespons berbagai persoalan sosial yang berkembang di masyarakat akibat pengaruh media sosial.(Den/Friz)
