KILASJATIM.COM, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mendalami dugaan korupsi pengelolaan dana hibah kelompok masyarakat di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2019–2022. Kali ini, tiga aparatur sipil negara (ASN) Pemprov Jatim dipanggil sebagai saksi.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan tiga ASN yang dipanggil sebagai saksi ialah BDW selaku Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD Jatim, HNG selaku Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Jatim, serta IKM yang juga merupakan ASN Pemprov Jatim.
“KPK menjadwalkan pemeriksaan BDW selaku Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD Jatim, HNG selaku Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Jatim, serta IKM selaku ASN Pemprov Jatim,” kata Budi Prasetyo, Senin (13/7/2026).
Ketiganya dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Timur sebagai saksi dalam penyidikan dugaan korupsi pengelolaan dana hibah kelompok masyarakat tahun anggaran 2019-2022.
Kasus ini merupakan pengembangan operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Desember 2022 yang menjerat mantan Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak.
Sebelumnya, KPK menetapkan 21 tersangka dalam pengembangan perkara tersebut. Namun, penyidikan terhadap Ketua DPRD Jatim periode 2019-2024 Kusnadi dihentikan pada Desember 2025 setelah yang bersangkutan meninggal dunia. Dengan demikian, kini tersisa 20 tersangka yang masih diproses hukum.
Dari jumlah tersebut, tiga orang merupakan penerima suap, yakni Anwar Sadad, Achmad Iskandar, dan Bagus Wahyudiono. Sementara 17 tersangka lainnya merupakan pihak pemberi suap yang berasal dari unsur anggota legislatif, mantan kepala desa, pihak swasta, hingga anggota DPRD Jawa Timur.
Pemeriksaan terhadap tiga ASN ini menjadi bagian dari upaya KPK melengkapi alat bukti sekaligus menelusuri peran para pihak dalam perkara dugaan korupsi dana hibah Pemprov Jatim yang masih terus dikembangkan.(cit)
