KILASJATIM.COM, Bondowoso – Komisi II DPRD Bondowoso mengingatkan agar pelaksanaan program di Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) tidak hanya berorientasi pada besarnya anggaran yang berhasil direalisasikan. Lebih dari itu, setiap kegiatan yang dibiayai APBD harus mampu menghasilkan perubahan yang nyata bagi pelaku usaha dan perekonomian masyarakat.
Penegasan tersebut mengemuka dalam rapat kerja pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Dalam forum itu, DPRD melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program di bidang koperasi, UMKM, perdagangan, hingga sektor perindustrian.
Kepala Diskoperindag Bondowoso, Hergiar Yuli Pramanto, menjelaskan bahwa arah pembangunan ke depan tidak lagi cukup dinilai dari banyaknya kegiatan yang terlaksana. Pemerintah juga harus mampu membuktikan bahwa setiap program memberikan dampak positif bagi masyarakat penerima manfaat.
Menurutnya, bantuan peralatan maupun pelatihan yang diberikan kepada pelaku usaha harus terus dipantau perkembangannya. Evaluasi tersebut diperlukan untuk mengetahui sejauh mana program mampu meningkatkan usaha masyarakat, sekaligus menjadi bahan penyempurnaan kebijakan pada tahun berikutnya.
“Program pemerintah harus bisa diukur manfaatnya. Setelah bantuan atau pelatihan diberikan, pemerintah harus mengetahui hasil akhirnya sehingga dapat dievaluasi apabila masih ada kekurangan,” ujarnya.
Ia menambahkan, data perkembangan penerima bantuan menjadi bagian penting dalam penyusunan kebijakan. Dengan begitu, anggaran daerah dapat dimanfaatkan secara lebih efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Bondowoso.
Dalam pembahasan tersebut, keberadaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) juga menjadi perhatian. Hergiar berharap koperasi yang sedang dibentuk itu mampu berjalan berdampingan dengan koperasi yang telah ada sehingga saling memperkuat, bukan saling bersaing.
Selain itu, Diskoperindag diminta terus menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok, meningkatkan daya saing pasar tradisional, serta memperkuat sektor industri melalui upaya penyediaan bahan baku bersama berbagai pihak.
Optimalisasi aset milik pemerintah daerah juga menjadi salah satu rekomendasi. Gedung maupun Unit Pelaksana Teknis (UPT) diharapkan dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk menunjang pengembangan koperasi, UMKM, perdagangan, dan industri.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPRD Bondowoso, Kukuh Rahardjo, mengungkapkan pembentukan KDKMP masih menghadapi sejumlah kendala administrasi, khususnya berkaitan dengan legalitas aset yang akan dijadikan lokasi operasional koperasi.
Menurutnya, ada aset yang sudah siap digunakan, namun sebagian lainnya masih harus menyelesaikan proses administrasi melalui skema pinjam pakai atau kerja sama. Akibatnya, sejumlah persyaratan seperti pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) belum dapat diproses.
“Kami mendorong pemerintah daerah segera menuntaskan persoalan administrasi aset tersebut. Namun, seluruh proses tetap harus berjalan sesuai ketentuan agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari,” katanya.
Komisi II juga menyoroti pembinaan UMKM yang dinilai perlu ditingkatkan. Selama ini bantuan telah disalurkan, tetapi belum tersedia sistem yang mampu memantau perkembangan usaha penerima secara menyeluruh.
DPRD berharap pemerintah memiliki database yang memuat perkembangan UMKM secara berkelanjutan. Dengan data tersebut, bantuan lanjutan berupa peralatan, permodalan, maupun pendampingan dapat diberikan secara lebih tepat sasaran.
Rekomendasi hasil pembahasan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025 masih akan disempurnakan sebelum disampaikan kepada Badan Anggaran DPRD Bondowoso. Meski realisasi serapan anggaran Diskoperindag telah melampaui 80 persen, DPRD menegaskan bahwa ukuran utama keberhasilan tetap terletak pada besarnya manfaat yang dirasakan masyarakat.(wan)
