KILASJATIM.COM, Bondowoso – Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Hj. Zeiniyeh, S.Ag., M.E., menggagas kolaborasi antara pemerintah, akademisi, mahasiswa, dan kalangan pesantren melalui Seminar Nasional bertema “Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Kepastian Hukum dalam Membangun Ketahanan Ekonomi Indonesia yang Inklusif dan Berkelanjutan” yang digelar di Ballroom Hotel Grand Padis Bondowoso, Selasa (30/6/2026).
Seminar tersebut dihadiri peserta dari berbagai perguruan tinggi, di antaranya Institut Agama Islam (IAI) At-Taqwa, IAI Al-Usmani Bondowoso, mahasiswa lintas kampus, alumni Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo, Mambaul Ulum Bondowoso, Nurul Qarnain Jember, Al Maliki, serta tokoh masyarakat.
Zeiniyeh menegaskan bahwa seminar nasional ini bukan sekadar forum diskusi, melainkan upaya membangun sinergi antara dunia akademik, pesantren, dan pemerintah untuk melahirkan rekomendasi kebijakan yang berbasis kajian ilmiah.
“Seminar ini memang kami rancang dengan melibatkan banyak pihak. Ada akademisi, mahasiswa, alumni pondok pesantren, dan tokoh masyarakat. Kami ingin membangun kolaborasi agar penguatan tata kelola pemerintahan dan ketahanan ekonomi tidak hanya dibahas dari sudut pandang pemerintah, tetapi juga dari perspektif akademik dan masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, Indonesia saat ini menghadapi tantangan yang cukup berat, terutama akibat kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada pembangunan infrastruktur, sektor pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik. Karena itu, diperlukan strategi yang disusun secara bersama-sama dengan melibatkan berbagai pihak.
“Kami ingin mendengar kritik, saran, dan masukan dari kalangan akademisi maupun dunia pesantren sebagai bahan dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik. Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri menghadapi dinamika yang terus berkembang,” katanya.
Zeiniyeh menjelaskan, seminar tersebut juga menjadi awal kerja sama antara DPRD Provinsi Jawa Timur dengan sejumlah perguruan tinggi, termasuk UIN Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember dan IAI Al-Usmani Bondowoso. Kerja sama itu diarahkan untuk menghasilkan kajian akademik yang dapat menjadi referensi dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
“Sebagai politisi, tentu kami memiliki sudut pandang tertentu. Karena itu kami membutuhkan kajian yang objektif dari perguruan tinggi melalui penelitian dan kajian ilmiah. Hasilnya akan menjadi masukan yang komprehensif bagi DPRD dalam menjalankan fungsi pembentukan perda, penganggaran, maupun pengawasan,” jelasnya.
Ia menambahkan, kolaborasi tersebut akan terus dikembangkan sesuai kebutuhan. Apabila di kemudian hari muncul persoalan lain yang membutuhkan kajian akademik dengan tema berbeda, DPRD akan kembali menggandeng perguruan tinggi untuk mencari solusi bersama.
“Intinya, ini adalah forum akademisi lintas perguruan tinggi untuk menyamakan persepsi sekaligus memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam menghadapi berbagai tantangan. Kami ingin kerja sama ini berkelanjutan, sehingga setiap kebijakan yang diambil memiliki dasar akademik yang kuat dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” pungkas Zeiniyeh.
Seminar nasional tersebut diharapkan menjadi titik awal lahirnya kolaborasi berkelanjutan antara DPRD, perguruan tinggi, pesantren, dan masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, transparan, dan adaptif terhadap dinamika pembangunan, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan.(wan)
