KILASJATIM.COM, Surabaya – Setiap akhir semester, mahasiswa menantikan Kartu Hasil Studi (KHS) untuk mengetahui nilai mata kuliah, Indeks Prestasi (IP), hingga Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). Namun, di balik angka dan huruf yang tercantum, muncul pertanyaan mendasar: apakah KHS benar-benar mampu menggambarkan kompetensi mahasiswa?
Puspandam Katias, Dosen Konsentrasi Manajemen Operasi Fakultas Ekonomi Bisnis dan Teknologi Digital Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (Unusa) sekaligus dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga (Unair), menilai format KHS yang selama ini digunakan belum mampu menunjukkan kemampuan nyata mahasiswa. “Nilai A, B, atau C memang memberi informasi tentang hasil akhir. Tetapi nilai tersebut belum tentu menjawab pertanyaan yang lebih mendasar: mahasiswa ini sudah mampu apa?” terang Puspandam.
Menurutnya, persoalan ini semakin relevan seiring penerapan Outcome-Based Education (OBE) di berbagai perguruan tinggi. Dalam pendekatan tersebut, keberhasilan pendidikan tidak lagi diukur dari materi yang diajarkan dosen, melainkan dari kemampuan yang benar-benar dikuasai mahasiswa setelah menyelesaikan proses pembelajaran.
Ia menjelaskan, kurikulum berbasis OBE dirancang mulai dari profil lulusan, capaian pembelajaran lulusan (CPL), capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK), strategi pembelajaran, asesmen, hingga evaluasi berkelanjutan. Dengan demikian, seluruh proses pembelajaran diarahkan pada pencapaian kompetensi, bukan sekadar penyampaian materi. “OBE bukan sekadar perubahan istilah, melainkan perubahan cara berpikir, dari pendidikan berbasis pengajaran menuju pendidikan berbasis capaian,” katanya.
Puspandam menilai perubahan tersebut sudah tercermin dalam penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang kini memuat hubungan antara capaian pembelajaran, metode belajar, aktivitas mahasiswa, bentuk asesmen, indikator penilaian, hingga rubrik evaluasi.
Namun, lanjut Pandam sapaan Puspandam, masih ada kesenjangan antara proses pembelajaran berbasis capaian dengan laporan hasil belajar yang diterima mahasiswa. “Pembelajaran sudah diarahkan berbasis capaian, tetapi pelaporan hasil belajar masih berbasis angka. Proses belajar semakin kaya, tetapi laporan akhirnya masih sangat ringkas,” lanjut Pandam.
Ia mencontohkan, dalam mata kuliah Manajemen Operasi, mahasiswa dinilai melalui berbagai aspek seperti analisis proses, perhitungan kapasitas, pengelolaan persediaan, penyusunan rekomendasi, hingga presentasi solusi. Sayangnya, seluruh kemampuan tersebut akhirnya hanya dirangkum menjadi satu nilai huruf.
Padahal, dua mahasiswa dengan nilai akhir yang sama belum tentu memiliki kompetensi yang sama. Seorang mahasiswa bisa unggul dalam ujian tertulis tetapi lemah dalam presentasi, sementara mahasiswa lain justru memiliki kemampuan proyek lapangan yang lebih baik.
Karena itu, Pandam mendorong agar KHS didesain ulang agar selaras dengan semangat OBE. “Redesign KHS bukan berarti menghapus nilai, IP, atau IPK. Semua itu tetap penting sebagai informasi akademik formal. Namun, KHS perlu dilengkapi dengan informasi capaian pembelajaran sehingga berkembang menjadi laporan kompetensi,” tegas Pandam.
Ia mengusulkan KHS masa depan disusun dalam dua lapis. Lapis pertama tetap memuat identitas mahasiswa, mata kuliah, SKS, nilai, IP, dan IPK. Sementara lapis kedua berisi informasi mengenai CPL, CPMK utama, tingkat ketercapaian kompetensi, bukti asesmen, catatan pengembangan, hingga rekomendasi pembelajaran.
Dengan format tersebut, mahasiswa tidak hanya mengetahui nilai yang diperoleh, tetapi juga memahami kompetensi yang sudah dikuasai dan aspek yang masih perlu ditingkatkan. “Bagi mahasiswa, KHS akan menjadi peta belajar. Mereka tidak hanya bertanya bagaimana menaikkan IPK, tetapi juga kompetensi apa yang perlu dikembangkan,” kata Pandam.
Pandam menambahkan, KHS berbasis OBE juga bermanfaat bagi dosen sebagai bahan refleksi untuk memperbaiki metode pembelajaran, sekaligus menjadi sumber data bagi program studi dalam mengevaluasi ketercapaian capaian pembelajaran lulusan.
Meski demikian, Pandam mengakui penerapan sistem tersebut membutuhkan kesiapan perguruan tinggi, mulai dari penyusunan RPS berbasis OBE, keseragaman rubrik penilaian, peningkatan kapasitas dosen, hingga pengembangan sistem informasi akademik. “OBE mengajarkan bahwa pendidikan tidak cukup diukur dari apa yang diajarkan, tetapi dari apa yang mampu dilakukan mahasiswa setelah belajar. Maka, KHS pun harus bergerak dari sekadar daftar nilai menuju peta kompetensi,” pungkas Pandam.(tok)
