KILASAJATIM.COM, Surabaya – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengukuhkan Hasoloan Manalu sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi, Surabaya.
Pengukuhan tersebut dilakukan berdasarkan Keputusan Kepala BPKP Nomor KP.01.03/KEP-219/K/SU/2026 tentang Pengangkatan dan Pemindahan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
Dalam sambutannya, Khofifah menegaskan pentingnya memperkuat sinergi antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan BPKP guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada hasil pembangunan yang berdampak bagi masyarakat.
Menurut Khofifah, BPKP selama ini telah menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mengawal penerapan prinsip good governance melalui fungsi pengawasan, pendampingan, serta pemberian rekomendasi yang konstruktif.
“Pengukuhan ini bukan sekadar pergantian kepemimpinan, tetapi menjadi momentum untuk semakin memperkuat kolaborasi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil,” ujar Khofifah dalam keterangan resminya awal pekan ini.
Ia menjelaskan, sinergi yang terjalin antara pemerintah daerah, forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda), instansi vertikal, dan berbagai pemangku kepentingan merupakan bagian penting dalam menciptakan pemerintahan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Khofifah juga menilai peran BPKP tidak hanya terbatas sebagai auditor. Menurut dia, lembaga tersebut telah berkembang menjadi mitra strategis yang mampu memberikan pendampingan dan masukan dalam proses perumusan kebijakan pembangunan.
“BPKP tidak hanya menjalankan fungsi auditor, tetapi juga menjadi trusted advisor sekaligus strategic partner pemerintah daerah dalam memperkuat good governance,” katanya.
Gubernur Jawa Timur itu turut menyampaikan apresiasi kepada BPKP RI atas dukungan yang selama ini diberikan dalam mengawal akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan berbagai program pembangunan.
Menurutnya, rekomendasi dan pendampingan dari BPKP menjadi modal penting dalam mendorong lahirnya kebijakan yang lebih efektif dan produktif bagi masyarakat.
“Kami sangat senang jika mendapatkan pendampingan, referensi, dan rekomendasi. Kebijakan strategis yang bisa kita dorong lebih produktif lagi menjadi sangat penting,” tuturnya.
Pada kesempatan yang sama, Khofifah juga menyampaikan penghargaan kepada Abul Chair atas dedikasi dan kontribusinya selama memimpin BPKP Perwakilan Jawa Timur.
Sementara kepada Hasoloan Manalu, Khofifah menyampaikan ucapan selamat datang sekaligus optimisme bahwa pengalaman dan kapasitas yang dimilikinya akan semakin memperkuat sinergi antara BPKP dan pemerintah daerah.
“Kami berharap kolaborasi yang telah terjalin selama ini dapat semakin kuat demi mendukung pembangunan yang akuntabel dan berkelanjutan,” ujarnya.
Sementara itu, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Keamanan, Hukum, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan, Sally Salamah, berharap kerja sama antara BPKP dan seluruh pemangku kepentingan di Jawa Timur terus ditingkatkan.
Menurut dia, BPKP siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam mengawal pelaksanaan program prioritas nasional serta memastikan tata kelola pemerintahan berjalan secara efisien, transparan, dan akuntabel demi mendukung kemajuan Jawa Timur dan Indonesia. (Den)
