KILASJATIM.COM, Sidoarjo – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur mengumpulkan puluhan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPBG) dari berbagai daerah di Jawa Timur dalam sebuah forum rembuk bersama untuk mencari solusi atas berbagai persoalan yang tengah dihadapi mitra Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pertemuan tersebut menjadi wadah bagi para pelaku usaha dan pengelola SPBG untuk menyampaikan aspirasi sekaligus memperkuat komitmen dalam mendukung keberlanjutan program unggulan pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia.
Ketua Umum Kadin Jawa Timur, Adik Dwi Putranto, menegaskan bahwa sejak awal Kadin merupakan salah satu pihak yang mendukung penuh pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis karena manfaatnya yang sangat besar bagi masa depan bangsa.
“Kami sejak awal mendukung program ini karena tujuannya sangat baik, yakni meningkatkan gizi anak-anak. Kalau berbicara gizi, tentu berkaitan langsung dengan kesehatan dan kualitas generasi masa depan,” ujar Adik saat bertemu puluhan mitra SPBG di Sidoarjo, Selasa (23/6/2026).
Menurutnya, tujuan utama MBG tidak boleh bergeser meskipun dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai kendala maupun persoalan yang memerlukan pembenahan. Program tersebut tetap harus dipandang sebagai upaya strategis dalam menciptakan generasi yang sehat dan berkualitas.
Ia menambahkan, apabila terdapat kesalahan atau penyimpangan dalam pelaksanaan program, maka hal tersebut merupakan ranah penegakan hukum yang harus diselesaikan sesuai aturan. Namun, kondisi tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan program yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Kalau ada kesalahan atau penyimpangan, itu urusan hukum. Tetapi tujuan program MBG yang sangat mulia ini tidak boleh bergeser. Programnya harus tetap berjalan dan mendapat dukungan penuh dari pemerintah,” tegasnya.
Selain berdampak pada peningkatan gizi anak, Kadin Jatim menilai MBG telah menjadi motor penggerak ekonomi baru di daerah. Program ini melibatkan berbagai sektor usaha mulai dari petani, peternak, pedagang, koperasi hingga penyedia jasa distribusi.
“Dengan adanya MBG terjadi perputaran ekonomi di daerah. Ada petani, peternak, pedagang, dan banyak pelaku usaha lain yang ikut terlibat. Dampak ekonominya sangat besar,” katanya.
Adik menjelaskan, setiap dapur MBG rata-rata mampu menyerap sekitar 50 tenaga kerja. Di luar itu, sedikitnya terdapat 15 pemasok bahan baku yang terlibat dalam rantai pasok setiap dapur, sehingga manfaat ekonomi yang tercipta semakin luas.
“Kalau tenaga kerja, satu dapur bisa menyerap sekitar 50 orang. Kemudian ada sekitar 15 supplier yang terlibat. Sekarang rantainya juga semakin pendek, dari peternak ke koperasi lalu langsung ke dapur, sehingga distribusi lebih efisien dan harga bisa lebih terkendali,” jelasnya.
Dalam forum tersebut, Kadin Jatim juga mengajak seluruh mitra SPBG untuk tetap menjaga optimisme di tengah berbagai dinamika yang berkembang. Menurut Adik, situasi nasional saat ini memang menghadirkan tantangan tersendiri, namun seluruh pihak perlu mengedepankan dialog dan mencari solusi bersama.
“Kami ingin mengajak seluruh pelaku usaha yang menjadi mitra untuk duduk bersama, merembukkan bagaimana menyikapi kondisi yang ada. Soal efisiensi dan penegakan aturan kami tentu setuju, tetapi nasib SPBG juga harus dipikirkan karena sejak awal mereka hadir untuk mendukung pemerintah mewujudkan makan bergizi gratis bagi anak-anak Indonesia,” ujarnya.
Senada dengan itu, Ketua Kadin Sidoarjo Ubaidillah Nurdin mengatakan para pelaku usaha yang terlibat dalam program MBG telah merasakan langsung dampak positif yang ditimbulkan terhadap perekonomian masyarakat. Mulai dari UMKM, pedagang sayur, pemasok buah hingga peternak memperoleh manfaat dari berjalannya program tersebut.
“Sebagai pelaku dan mitra, kami sudah merasakan dampak positif peningkatan ekonomi. Mulai dari UMKM, pedagang sayur, pedagang buah hingga pelaku usaha lainnya ikut bergerak. Kalau program ini dihentikan, mereka pasti menjadi korban dan kami juga akan menjadi korban,” kata Ubaidillah.
Ia menjelaskan saat ini juga terdapat tiga persoalan yang menjadi perhatian para pengelola SPBG, yakni operasional dapur yang sedang berjalan selama masa libur sekolah, dapur yang mengalami penghentian sementara (suspend), serta dapur-dapur baru yang sedang bersiap beroperasi. Ketiga persoalan tersebut harus dicarikan solusi yang baik dan seimbang.
Sementara itu, salah satu pemilik SPBG di Surabaya, Yayuk E. Agustin, berharap para mitra yang selama ini telah berinvestasi dan berupaya menjalankan program dengan baik dapat memperoleh kepastian serta ruang komunikasi yang lebih terbuka. Menurutnya, para pengelola SPBG memiliki tujuan yang sama, yakni membantu pemerintah menyukseskan target pelayanan makan bergizi bagi jutaan anak Indonesia.
“Sejak awal kami diajak untuk menjadi mitra dan berinvestasi karena program ini membutuhkan dukungan banyak pihak. Kami sudah berupaya memberikan yang terbaik bagi anak-anak penerima manfaat. Harapan kami tentu ada kepastian dan komunikasi yang baik agar program ini bisa terus berjalan dan berkembang,” ujarnya.
Wakil Ketua Umum Kadin Jatim, M. Rizal, menambahkan bahwa Kadin akan terus berupaya menjembatani berbagai persoalan yang dihadapi mitra SPBG melalui komunikasi dengan pemerintah pusat maupun pihak terkait lainnya. Menurutnya, keberlangsungan program MBG penting dijaga karena selain mendukung peningkatan gizi anak, program tersebut juga telah menciptakan lapangan kerja dalam jumlah besar.
“Program ini bukan hanya tentang makanan bergizi, tetapi juga tentang penciptaan lapangan kerja dan pergerakan ekonomi rakyat. Karena itu kami akan terus memperjuangkan aspirasi para mitra agar tujuan besar program ini tetap dapat diwujudkan,” pungkasnya.(nov)
