KILASJATIM.COM – Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk turun tangan menangani insiden pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia akibat gangguan pada sistem kelistrikan PT PLN (Persero).
Sekretaris Eksekutif YLKI, Rio Priambodo, menilai persoalan listrik tidak bisa dipandang semata sebagai urusan korporasi, melainkan menyangkut kepentingan publik dan kebutuhan dasar masyarakat luas.
“Persoalan listrik bukan hanya urusan korporasi, tetapi menyangkut kepentingan publik dan hajat hidup masyarakat. Presiden Prabowo perlu turun tangan memastikan ketahanan energi menjadi agenda strategis nasional,” ujar Rio dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (21/6/2026).
Menurut YLKI, pemadaman listrik yang terjadi belakangan ini tidak dapat dianggap sekadar gangguan teknis, melainkan indikasi adanya persoalan sistemik yang perlu segera dievaluasi secara menyeluruh.
Evaluasi tersebut mencakup keandalan pembangkit listrik, sistem jaringan distribusi, manajemen risiko, hingga tata kelola pelayanan kepada masyarakat.
YLKI juga menilai bahwa listrik merupakan infrastruktur vital yang menopang berbagai sektor kehidupan, mulai dari pendidikan, kesehatan, aktivitas ekonomi, hingga pelayanan publik. Oleh karena itu, gangguan berulang pada pasokan listrik dinilai berpotensi mengganggu stabilitas layanan dasar masyarakat.
Rio menegaskan, apabila pemadaman listrik terus terjadi tanpa adanya perbaikan sistemik dan peningkatan kualitas layanan, YLKI tidak menutup kemungkinan akan mengambil langkah hukum untuk memperjuangkan hak konsumen.
“Apabila pemadaman listrik terus terjadi tanpa adanya perbaikan sistemik, peningkatan kualitas pelayanan, dan pemenuhan hak konsumen, YLKI siap mengambil langkah hukum untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat pengguna listrik,” tegasnya.
Di sisi lain, YLKI juga mendorong pemerintah untuk mempercepat upaya diversifikasi energi nasional, termasuk penguatan pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT). Salah satu yang disoroti adalah rencana pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan kapasitas hingga 100 gigawatt.
Menurut YLKI, diversifikasi energi penting untuk memperkuat ketahanan sistem kelistrikan nasional sekaligus meningkatkan kemandirian energi dan perlindungan terhadap konsumen.
“Diversifikasi energi harus diarahkan untuk memperkuat posisi konsumen, menciptakan kemandirian energi, sekaligus meningkatkan ketahanan sistem kelistrikan nasional,” kata Rio.
Sebelumnya, PT PLN (Persero) menerapkan pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah Pulau Jawa akibat gangguan teknis pada dua pembangkit listrik besar. Pemadaman berlangsung di beberapa kota besar secara bergilir dengan durasi beberapa jam.
Kondisi tersebut memicu keluhan masyarakat karena mengganggu aktivitas sehari-hari, termasuk kegiatan ekonomi dan layanan publik yang sangat bergantung pada pasokan listrik stabil. (RBZ)
