KILASJATIM.COM, Surabaya – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jawa Timur menilai ratusan banjir dan longsor yang terjadi selama musim hujan November 2025 hingga Maret 2026 merupakan dampak krisis ekologis dan kegagalan tata ruang, bukan semata-mata akibat cuaca ekstrem. Dari hasil Rapid Assessment, Kamis (18/6/2026), WALHI mencatat 285 kejadian banjir dan 450 tanah longsor di berbagai wilayah Jawa Timur.
Direktur Eksekutif WALHI Jawa Timur, Pradipta Indra, mengatakan temuan tersebut menunjukkan bahwa tingginya frekuensi bencana tidak selalu sejalan dengan intensitas curah hujan. November 2025 menjadi bulan dengan kejadian bencana tertinggi, meski bukan periode dengan curah hujan paling ekstrem. “Temuan kami menegaskan, ini bukan tentang cuaca ekstrem semata. Data tersebut menunjukkan lanskap yang sudah tidak mampu lagi menahan tekanan. Dalam kondisi lingkungan yang rusak, bahkan hujan normal pun dapat memicu bencana masif,” terang Pradipta.
Menurut Pradipta, kerusakan hutan dan degradasi lingkungan berperan sebagai faktor yang memperparah dampak bencana. Hilangnya vegetasi menyebabkan tanah kehilangan kemampuan menyerap air sehingga meningkatkan risiko banjir bandang dan longsor.
WALHI juga menyoroti munculnya bencana di wilayah yang sebelumnya relatif aman. Banjir bandang yang merendam tujuh kecamatan di Probolinggo pada Februari 2026 dan banjir berulang di Situbondo disebut berkaitan dengan perubahan bentang alam akibat pembangunan infrastruktur dan alih fungsi lahan.
Manajer Kebijakan Publik WALHI Jawa Timur, Siti Mutmainnah, menilai sejumlah proyek pembangunan, termasuk Proyek Strategis Nasional (PSN), turut meningkatkan kerentanan lingkungan. “Proyek jalan tol, alih fungsi lahan pertanian, perubahan elevasi tanah, hingga aktivitas tambang material konstruksi telah memperparah kondisi ekologis dan memperbesar risiko bencana,” kata Siti Mutmainah.
Berdasarkan temuan tersebut, WALHI Jawa Timur mendesak pemerintah mengevaluasi kebijakan tata ruang, perizinan lingkungan, serta proyek pembangunan di kawasan rawan bencana dan bernilai ekologis penting. “Pemerintah tidak bisa terus menjadikan cuaca sebagai alibi. Selama paradigma pembangunan masih berorientasi pada eksploitasi sumber daya alam, krisis ekologis akan semakin parah dan bencana serupa akan terus berulang,” tegas Pradipta Indra.(tok)
