Dirjen Pajak Soroti Potensi Kehilangan Pajak dari Program Makan Bergizi Gratis

oleh -450 Dilihat
Oleh
Redaksi
Editor
DJP Ungkap Kerancuan Pajak dalam Program MBG, Berpotensi Rugikan Negara. (Foto: Istimewa)

KILASJATIM.COM, Surabaya – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengingatkan adanya potensi kehilangan penerimaan negara dari pelaksanaan sejumlah program prioritas pemerintah, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menilai potensi tersebut muncul akibat ketidaksinkronan dalam penerapan kebijakan perpajakan pada program yang dijalankan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Menurut Bimo, salah satu persoalan berasal dari surat edaran yang diterbitkan pimpinan BGN sebelumnya. Dalam surat tersebut disebutkan bahwa dana hibah yang digunakan untuk mendukung program MBG tidak dikenakan pajak.

Padahal, penetapan suatu penghasilan atau barang sebagai objek pajak maupun bukan objek pajak harus mengacu pada undang-undang dan aturan turunannya. Karena itu, surat edaran dinilai tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan status perpajakan suatu objek.

“Untuk menetapkan barang kena pajak dan tidak kena pajak seharusnya berdasarkan undang-undang,” kata Bimo dalam Seminar Kemenkeu Corpu Open Class (KCOC) yang disiarkan secara daring, Jumat (19/6/2026).

Ia menjelaskan, sebelumnya BGN juga mengusulkan agar dana insentif operasional harian yang disalurkan kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG dikategorikan sebagai bantuan atau hibah. Dengan status tersebut, dana yang diterima pengelola dapur tidak akan dikenakan pajak penghasilan badan.

Namun DJP berpandangan berbeda. Berdasarkan ketentuan yang berlaku saat ini, dana operasional tersebut masih termasuk objek Pajak Penghasilan (PPh) karena diterima badan usaha yang menjalankan kegiatan operasional dan memperoleh keuntungan dari aktivitasnya.

“Dana ini masih merupakan objek pajak penghasilan karena dilakukan oleh badan usaha yang mendapatkan profit dari operasionalnya,” ujar Bimo.

DJP menilai kejelasan status perpajakan dalam pelaksanaan program MBG menjadi penting untuk menghindari potensi kehilangan penerimaan negara sekaligus memastikan seluruh kebijakan fiskal berjalan sesuai kerangka hukum yang berlaku.(cit)

Baca Juga :  BPBD Jatim Ajak Pengunjung Museum Belajar Mitigasi Bencana