KILASJATIM.COM, Surabaya – Bank Indonesia (BI) mencatat utang luar negeri (ULN) Indonesia mencapai US$ 439,8 miliar atau sekitar Rp 7.768 triliun pada April 2026. Nilai tersebut tumbuh 1,9 persen secara tahunan (year on year/yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan 1 persen pada Maret 2026.
Kenaikan utang terutama ditopang oleh sektor publik, sementara utang luar negeri swasta masih mencatat kontraksi meski mulai menunjukkan perbaikan.
Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso mengatakan posisi ULN pemerintah tercatat sebesar US$ 216,4 miliar pada April 2026. Angka itu tumbuh 3,7 persen secara tahunan, sedikit melambat dibandingkan pertumbuhan 3,8 persen pada bulan sebelumnya.
Menurut Denny, perlambatan tersebut dipengaruhi oleh melambatnya pertumbuhan pinjaman luar negeri pemerintah. Di sisi lain, pasar Surat Berharga Negara (SBN) masih mencatat arus masuk modal asing yang mencerminkan kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia.
ULN pemerintah digunakan untuk mendukung berbagai sektor produktif. Porsi terbesar dialokasikan untuk jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 22 persen, diikuti administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 20,5 persen, sektor pendidikan 16,2 persen, konstruksi 11,5 persen, serta transportasi dan pergudangan 8,5 persen.
“Posisi ULN pemerintah didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,99 persen dari total ULN pemerintah,” kata Denny dalam keterangannya, Senin (15/6/2026).
Sementara itu, utang luar negeri swasta tercatat sebesar US$ 193,2 miliar. Secara tahunan, angka ini masih mengalami kontraksi 0,7 persen, meski membaik dibandingkan kontraksi 1,4 persen pada Maret 2026.
Perbaikan tersebut terutama ditopang oleh kelompok lembaga keuangan yang mencatat kontraksi lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya. Berdasarkan sektor usaha, ULN swasta paling banyak berasal dari industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta sektor pertambangan. Keempat sektor tersebut menyumbang sekitar 79,6 persen dari total ULN swasta.
Seperti halnya pemerintah, utang swasta juga masih didominasi pinjaman jangka panjang yang mencapai 75,8 persen dari total ULN swasta.
Meski nilai utang meningkat, BI menilai struktur utang luar negeri Indonesia tetap terjaga. Hal itu tercermin dari rasio ULN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang stabil di level 29,6 persen pada April 2026.
Selain itu, mayoritas utang Indonesia merupakan utang jangka panjang dengan porsi mencapai 84,5 persen dari total ULN nasional, sehingga dinilai lebih aman terhadap risiko pembiayaan jangka pendek.
BI menegaskan akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dalam memantau perkembangan utang luar negeri. Utang tersebut diharapkan tetap menjadi sumber pembiayaan pembangunan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.(cit)
