KILASJATIM.COM, Surabaya – Fakultas Hukum Universitas Surabaya (Ubaya) menggelar diskusi bertajuk “Isu-Isu Aktual Terkait Kebijakan Luar Negeri oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam Perspektif Hukum” di Kampus Ubaya Tenggilis, Surabaya. Forum ini menghadirkan para pakar hukum untuk mengulas berbagai dinamika kebijakan luar negeri Indonesia dari perspektif hukum nasional dan internasional.
Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D., menyoroti keputusan Indonesia bergabung dalam Board of Peace (BoP) yang diinisiasi Amerika Serikat serta keterlibatan dalam International Stabilization Force (ISF) untuk rekonstruksi Gaza. “Meskipun Indonesia menganut politik bebas aktif dan ada kriteria ketat bagi pasukan yang akan bergabung ke ISF, tantangan di lapangan tetap besar. Indonesia harus berhati-hati agar tidak mencederai posisi politik Indonesia terhadap Palestina,” tegas Hikmahanto.
Sementara itu, Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Ubaya, Dr. Wisnu Aryo Dewanto, S.H., LL.M., LL.M., mengingatkan bahwa komitmen politik dan instrumen soft law yang tidak mengikat secara hukum tetap berpotensi memengaruhi reputasi Indonesia di tingkat internasional. “Secara yuridis formal instrumen ini memang tidak mengikat. Namun dalam praktik internasional modern, komitmen politik dapat melahirkan ekspektasi hukum dan memengaruhi cara negara lain menilai Indonesia,” ujar Wisnu.
Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Ubaya, Prof. Dr. Hj. Hesti Armiwulan, S.H., M.Hum., menegaskan bahwa setiap kebijakan luar negeri harus tetap berpijak pada amanat UUD 1945, yakni melindungi warga negara, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut menjaga ketertiban dunia. Menurutnya, sistem pemerintahan presidensial juga harus menjalankan mekanisme check and balances agar fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah berjalan optimal.
Dekan Fakultas Hukum Ubaya, Dr. Hwian Christianto, menilai diskusi tersebut penting untuk menumbuhkan kepedulian generasi muda terhadap persoalan hukum dan kebijakan publik. “Melalui forum seperti ini, mahasiswa diajak tidak hanya memahami persoalan yang terjadi, tetapi juga mampu menghadirkan solusi sebagai bentuk tanggung jawab intelektual kepada bangsa,” pungkas Hwian.(tok)
