KILASJATIM.COM, Surabaya – Usai resmi dilantik sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Banyuwangi, Suyanto Waspo Tondo Wicaksono langsung bergerak cepat melakukan koordinasi dengan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna memperkuat tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, Rabu (3/6/2026).
Salah satu langkah awal yang dilakukan pejabat yang akrab disapa Yayan itu adalah berkoordinasi dengan Inspektorat Banyuwangi serta melakukan pemantauan terhadap pelayanan publik di tingkat kelurahan dan kecamatan.
Dalam pertemuannya dengan Inspektur Banyuwangi, Choiril Ustadi, Yayan menegaskan bahwa Inspektorat memiliki peran strategis dalam memastikan birokrasi berjalan secara efektif, transparan, dan akuntabel.
“Inspektorat menjadi kunci strategis dalam memperbaiki sistem kerja birokrasi. Melalui fungsi pengawasan, pembinaan, dan evaluasi, Inspektorat memastikan setiap perangkat daerah menjalankan program sesuai aturan, sekaligus mendorong terciptanya budaya kerja yang berintegritas,” ujar Yayan.
Menurutnya, seluruh perangkat daerah harus terbuka terhadap berbagai rekomendasi hasil pengawasan agar berbagai kelemahan yang masih ditemukan dapat segera diperbaiki dan tidak terulang pada masa mendatang.
“Sesuai arahan Bupati, kami diminta terus mengevaluasi hasil pengawasan, memperkuat sistem pengendalian internal, serta menyusun langkah perbaikan untuk tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel,” katanya.
Selain memperkuat fungsi pengawasan, Yayan juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas perencanaan program pembangunan daerah. Ia menilai sejumlah pekerjaan yang belum berjalan optimal perlu segera dibenahi agar target pembangunan dapat tercapai sesuai harapan.
“Saya mendapatkan tugas dari pimpinan agar pekerjaan yang terlambat dan tidak sesuai dengan yang diharapkan, disebabkan perencanaan yang tidak baik tahun ini harus dibenahi,” tegasnya.
Sementara itu, Inspektur Banyuwangi Choiril Ustadi menyampaikan bahwa sistem pengendalian internal merupakan instrumen penting dalam memastikan seluruh program pembangunan berjalan sesuai tujuan serta mematuhi ketentuan yang berlaku.
Menurut Ustadi, tata kelola pemerintahan yang baik harus didukung oleh sistem pengawasan dan pengendalian yang kuat sehingga mampu meminimalkan risiko sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Tata kelola yang baik harus diiringi dengan pengendalian yang baik pula. Ini akan menjadi sistem yang membantu pemerintah daerah mengidentifikasi risiko, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, serta menjaga akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus melakukan berbagai pembenahan sesuai rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), khususnya dalam aspek pengelolaan keuangan daerah dan tata kelola pemerintahan.
Langkah cepat yang dilakukan Sekda Banyuwangi pascapelantikan ini diharapkan mampu memperkuat koordinasi antarperangkat daerah, meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pembangunan, serta mendorong terciptanya pemerintahan yang semakin profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.(zul)
