KILASJATIM.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat upaya penanggulangan bencana banjir di wilayah aliran Sungai Bengawan Solo. Salah satunya melalui penyusunan Rencana Kontingensi (Renkon) Banjir Bengawan Solo yang terintegrasi dengan Aksi Merespon Peringatan Dini (AMPD).
Penyusunan renkon dilakukan dengan melibatkan berbagai institusi mulai tingkat provinsi hingga kabupaten sebagai bentuk penguatan kesiapsiagaan menghadapi ancaman banjir yang hampir setiap tahun melanda kawasan Bengawan Solo.
Banjir sendiri menjadi salah satu bencana paling dominan di Jawa Timur. Dalam kurun waktu 2016 hingga 2025, tercatat sebanyak 2.253 kejadian banjir terjadi di berbagai wilayah provinsi ini. Dampaknya tidak hanya merusak infrastruktur, tetapi juga mengganggu aktivitas ekonomi, sosial, hingga pelayanan publik masyarakat.
Sungai Bengawan Solo sebagai sungai terpanjang di Pulau Jawa melintasi lima kabupaten di Jawa Timur, yakni Bojonegoro, Tuban, Gresik, Ngawi, dan Lamongan. Wilayah-wilayah tersebut selama ini menjadi kawasan paling rentan terdampak banjir akibat luapan sungai, terutama saat musim hujan dengan intensitas tinggi.
Plt Deputi Bidang Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Pangarso Suryotomo, menegaskan bahwa setiap daerah memiliki karakteristik dan tantangan berbeda meski menghadapi ancaman bencana yang sama.
“Semua pihak yang terlibat sebaiknya duduk bersama untuk membahas renkon banjir ini,” ujar Pangarso secara daring dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) III Penyusunan Renkon Banjir Bengawan Solo di Hotel Southern Surabaya, Jumat (22/5).
Menurutnya, penyusunan renkon menjadi penting karena nantinya akan menjadi dasar kebijakan daerah sekaligus pedoman operasional dalam penanganan darurat bencana. Ia menekankan dokumen tersebut tidak boleh berhenti sebagai administrasi semata, melainkan harus diuji dan dibentuk rencana operasi agar siap diterapkan di lapangan.
Pangarso juga mengingatkan pentingnya memasukkan persoalan pengelolaan sampah ke dalam skenario penanganan banjir. Sampah rumah tangga, potongan bambu, kayu, hingga limbah lainnya dinilai sering memperparah kondisi banjir dan menghambat proses evakuasi.
Selain itu, pengelolaan sampah di lokasi pengungsian juga perlu diperhatikan agar tidak memicu persoalan kesehatan baru.
Kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lansia, anak-anak, hingga masyarakat dengan penyakit kronis turut menjadi perhatian utama dalam penyusunan renkon ini. Perlindungan terhadap kelompok rentan dinilai harus dirancang secara rinci agar tidak ada warga yang terabaikan saat bencana terjadi.
Penyusunan Renkon Banjir Bengawan Solo kali ini diintegrasikan dengan AMPD, yakni pendekatan kesiapsiagaan yang berfokus pada langkah konkret sebelum status darurat ditetapkan. Melalui pendekatan tersebut, pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat segera mengambil tindakan saat menerima informasi peringatan dini.
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemprov Jatim, Imam Hidayat, mengatakan penanganan banjir tidak bisa hanya berfokus pada wilayah hilir.
“Pemenuhan dan pembenahan di sektor hulu menjadi penting karena daya dukung alam sudah minim sekali. Kondisi di Jatim sudah sangat berbeda dibandingkan 10 tahun lalu,” katanya.
Ia menambahkan, kondisi kawasan hulu, termasuk kerusakan lingkungan dan berkurangnya daerah resapan air, memiliki pengaruh besar terhadap meningkatnya risiko banjir di daerah aliran sungai.
Selain berbasis kajian ilmiah, Pemprov Jatim juga mendorong agar renkon memasukkan unsur kearifan lokal masyarakat di sepanjang Bengawan Solo. Pengalaman masyarakat yang hidup berdampingan dengan banjir selama bertahun-tahun dinilai menjadi pengetahuan penting dalam membangun sistem kesiapsiagaan yang lebih efektif.
Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jatim, Deni Kiki Melia Tamara, menjelaskan bahwa FGD ketiga penyusunan renkon membahas struktur organisasi penanganan darurat bencana yang terintegrasi dengan AMPD.
“Kami berharap penyusunan renkon ini selain menjadi dokumen, juga dapat menjadi strategi operasional untuk merespon ancaman bencana banjir Bengawan Solo di Jawa Tengah maupun Jawa Timur,” ujarnya.
Renkon tersebut nantinya diharapkan menjadi pedoman penanganan keadaan darurat sekaligus dasar pengerahan sumber daya seluruh pemangku kepentingan di Jawa Timur.
Karena itu, penyusunan renkon melibatkan unsur pentahelix mulai dari pemerintah, akademisi, dunia usaha, media, organisasi masyarakat sipil, hingga komunitas relawan kebencanaan. Sejumlah pihak yang terlibat di antaranya OPD terkait, BMKG, Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWS), Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB), PMI, Pramuka, MDMC, LPBI NU, Senkom, SRPB, ORARI, RAPI, hingga Forum Wartawan Peduli Bencana.
Kegiatan ini juga mendapat dukungan dari Program SIAP SIAGA, kemitraan Pemerintah Indonesia dan Australia yang berfokus pada penguatan kapasitas kesiapsiagaan bencana di Indonesia.
Program Partnership Implementation Manager SIAP SIAGA Jawa Timur, Mambaus Suud, menyampaikan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama dalam menghadapi ancaman bencana yang semakin kompleks.
“Pemerintah tidak mungkin mampu bergerak sendiri. Dukungan dari seluruh elemen masyarakat penting dalam penanggulangan bencana dan pencegahan bencana banjir,” katanya.
Ia menambahkan, penyusunan renkon bersama tidak hanya memperkuat koordinasi dan komunikasi antarinstansi, tetapi juga diharapkan mampu meminimalkan kerugian jiwa, harta benda, maupun dampak sosial ekonomi akibat banjir di kawasan Bengawan Solo. (LZT)
