KILASJATIM.COM, Jakarta — Badan Gizi Nasional (BGN) masih menghentikan sementara operasional 1.152 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah itu dilakukan sebagai bagian dari pengetatan standar layanan dan evaluasi kualitas program secara nasional.
Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, mengatakan penghentian sementara operasional SPPG merupakan bagian dari proses pembenahan agar layanan MBG berjalan aman dan sesuai standar.
“Tidak ada kompromi terhadap standar kualitas Program MBG. Seluruh SPPG wajib memenuhi ketentuan agar layanan benar-benar aman, sehat, dan berkualitas,” ujar Dadan dalam keterangannya, Senin (25/5/2026).
BGN mencatat sejak awal 2025 sebanyak 4.581 SPPG sempat dihentikan sementara untuk menjalani proses evaluasi dan penyesuaian standar operasional. Dari jumlah tersebut, 3.429 SPPG kini telah kembali beroperasi setelah menyelesaikan proses perbaikan.
Sementara 1.152 SPPG lainnya masih menjalani pembenahan di berbagai aspek layanan.
Menurut Dadan, sejumlah dapur MBG mendapat surat peringatan karena belum memenuhi standar infrastruktur, belum memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), serta belum mengurus Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
“SPPG yang sudah melakukan pembenahan dan memenuhi seluruh standar akan diberikan kesempatan kembali beroperasi,” katanya.
BGN menegaskan proses evaluasi dilakukan untuk menjaga kualitas program MBG yang kini menjadi salah satu program prioritas nasional di bidang pemenuhan gizi masyarakat.
Dadan menyebut mitra SPPG yang saat ini masih menjalani pembenahan tetap diberi ruang untuk kembali terlibat setelah memenuhi standar terbaru yang ditetapkan pemerintah.
“Kami menghargai kontribusi para mitra sejak awal program berjalan. Karena itu pembinaan dilakukan agar mereka bisa kembali beroperasi dengan kualitas layanan yang lebih baik,” ujarnya.
BGN memastikan pengawasan terhadap operasional dapur MBG akan terus diperketat seiring perluasan cakupan program di berbagai daerah.(cit)
