KILASJATIM.COM, Surabaya — Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada Agustus mendatang, dinamika keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Kota Surabaya menjadi perhatian serius. DPRD Kota Surabaya bersama Polrestabes Surabaya mulai memperkuat koordinasi strategis guna menjaga kondusivitas kota di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat dan berbagai persoalan sosial perkotaan.
Komitmen tersebut terlihat dalam audiensi antara pimpinan DPRD Surabaya dengan jajaran Polrestabes Surabaya. Pertemuan berlangsung secara tertutup dan membahas sejumlah isu strategis, mulai dari perlindungan anak di era digital hingga penertiban parkir liar dan keamanan jalan raya.
Ketua DPRD Surabaya, Syaifuddin, mengatakan perkembangan teknologi digital membawa tantangan baru yang perlu diantisipasi bersama. Menurut dia, anak-anak dan remaja menjadi kelompok yang paling rentan terhadap ancaman digital, seperti kekerasan siber, eksploitasi digital, hingga pergaulan bebas yang sulit diawasi.
“Anak-anak adalah masa depan kota ini. Di era digital seperti sekarang, ancaman terhadap mereka semakin kompleks sehingga perlu perhatian serius bersama,” ujar Syaifuddin usai pertemuan, Selasa, 21/5/2026.
Ia menilai perlindungan anak tidak cukup hanya menjadi tanggung jawab keluarga dan sekolah. Pemerintah daerah bersama aparat keamanan perlu membangun sistem pengawasan dan edukasi yang lebih kuat agar generasi muda tidak menjadi korban dampak negatif perkembangan teknologi.
Selain isu perlindungan anak, pembahasan juga menyoroti meningkatnya keresahan masyarakat terkait keamanan jalan raya. Dalam beberapa waktu terakhir, pelanggaran lalu lintas, aksi balap liar, hingga praktik parkir semrawut di sejumlah titik kota dinilai mulai mengganggu kenyamanan warga.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian ialah maraknya juru parkir liar yang diduga memicu kemacetan dan membuka peluang terjadinya pungutan liar. DPRD dan kepolisian sepakat persoalan tersebut membutuhkan langkah penanganan yang lebih tegas dan terukur.
Kapolrestabes Surabaya, Luthfie Sulistiawan, memastikan pihaknya siap mendukung langkah penertiban bersama pemerintah kota. Polisi disebut akan memetakan titik-titik rawan pelanggaran dan meningkatkan pola pengawasan di lapangan.
“Masalah parkir dan ketertiban akan dibahas lebih teknis ke depan. Prinsipnya, semua pihak ingin Surabaya lebih tertib, aman, dan masyarakat merasa nyaman,” kata Luthfie.
Sinergi antara DPRD dan kepolisian dinilai penting di tengah tantangan perkotaan yang semakin kompleks. Persoalan keamanan tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum, tetapi juga menyangkut tata kelola ruang publik, pengawasan sosial, serta perlindungan kelompok rentan di masyarakat.
Dengan meningkatnya koordinasi lintas lembaga tersebut, masyarakat berharap Surabaya tidak hanya berkembang sebagai kota metropolitan modern, tetapi juga tetap aman, nyaman, toleran, dan inklusif bagi seluruh warganya. (Den)
