KILASJATIM.COM, Sidoarjo – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mulai mensosialisasikan pengadaan tanah untuk pembangunan flyover Gedangan kepada ratusan warga terdampak di Kantor Kecamatan Gedangan.
Proyek infrastruktur tersebut ditargetkan menuntaskan proses pembebasan lahan pada akhir 2026 sebelum pembangunan fisik dimulai pada 2027 mendatang.
Bupati Sidoarjo, Subandi, menegaskan pembangunan flyover Gedangan menjadi salah satu program prioritas daerah guna mengatasi kemacetan kronis di perempatan Gedangan. Menurutnya, proyek tersebut juga mendapat dukungan dari pemerintah pusat.
“Kami pastikan masyarakat tidak dirugikan, justru diuntungkan. Semua akan diganti sesuai penilaian appraisal tertinggi tanpa makelar,” kata Subandi dalam keterangannya, Rabu (20/5/2026).
Dalam forum sosialisasi tersebut, warga mengajukan berbagai pertanyaan terkait kelengkapan dokumen tanah, mekanisme pembebasan lahan, penyelesaian hak waris, hingga ketentuan pajak dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Pemerintah memastikan pemilik lahan tidak akan dibebani pajak maupun BPHTB selama proses pembebasan lahan berlangsung.
Kepala Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Sidoarjo, M. Makhmud, menjelaskan tahapan pengadaan tanah mencakup proses perencanaan, persiapan, hingga pelaksanaan.
Tahapan tersebut meliputi pengukuran lahan, inventarisasi data fisik dan yuridis, penilaian appraisal independen, hingga pemberian ganti kerugian kepada warga terdampak.
Menurut Makhmud, berdasarkan hasil kajian Detail Engineering Design (DED), trase flyover digeser ke sisi timur karena dinilai lebih efisien dan minim dampak sosial.
“Ada penghematan waktu, efisiensi anggaran, dan pergeseran trase ke sisi timur merupakan pertimbangan teknis DED flyover Gedangan,” ujarnya.
Ia menambahkan, pergeseran trase juga mempertimbangkan kondisi topografi serta daya dukung tanah yang lebih ideal untuk pembangunan struktur bawah jembatan.
Berdasarkan data Pemkab Sidoarjo, luas lahan terdampak proyek mencapai 45.822 meter persegi dengan total 89 kepala keluarga. Sejumlah bidang lahan yang terdampak juga merupakan aset negara, di antaranya milik Polsek, Puskesmas, PDAM, serta lahan milik PT Kereta Api Indonesia.
Melalui proyek ini, Pemkab Sidoarjo berharap dukungan masyarakat dan sinergi lintas instansi dapat mempercepat realisasi flyover Gedangan sebagai solusi jangka panjang untuk mengurai kemacetan di jalur utama kawasan selatan Kabupaten Sidoarjo.(TAM)
