KILASJATIM.COM, Surabaya – Bank Indonesia (BI) mencatat posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia pada akhir Maret 2026 mencapai US$433,4 miliar atau setara Rp7.669 triliun. Nilai tersebut naik dibanding posisi akhir 2025 yang sebesar US$431,7 miliar.
Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, mengatakan pertumbuhan utang luar negeri Indonesia secara tahunan mencapai 0,8 persen. Angka itu lebih rendah dibandingkan pertumbuhan pada triwulan IV-2025 yang mencapai 1,9 persen.
“Posisi ULN Indonesia pada triwulan I-2026 tercatat sebesar US$433,4 miliar atau secara tahunan tumbuh 0,8 persen,” kata Denny dalam keterangan tertulis, Selasa (19/5/2026).
Meski nominal utang meningkat, rasio ULN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) justru turun menjadi 29,5 persen dari sebelumnya 30 persen pada akhir 2025. BI menyebut struktur utang Indonesia masih didominasi utang jangka panjang dengan porsi mencapai 85,4 persen dari total ULN.
Utang pemerintah tercatat sebesar US$214,7 miliar atau tumbuh 3,8 persen secara tahunan. Pertumbuhan ini ditopang masuknya aliran modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional yang dinilai mencerminkan kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia.
BI menyebut utang pemerintah digunakan untuk mendukung sektor prioritas, seperti kesehatan dan kegiatan sosial, administrasi pemerintahan, pendidikan, konstruksi, hingga transportasi dan pergudangan.
“ULN pemerintah dikelola secara cermat, terukur, dan akuntabel untuk mendukung belanja prioritas pemerintah,” ujar Denny.
Sementara itu, utang luar negeri swasta justru mengalami penurunan. Pada triwulan I-2026, posisi ULN swasta tercatat US$191,4 miliar, turun dibanding akhir 2025 yang mencapai US$194,2 miliar.
Penurunan terjadi pada kelompok lembaga keuangan maupun perusahaan nonkeuangan. Meski demikian, sektor industri pengolahan, jasa keuangan, energi, serta pertambangan masih menjadi penyumbang terbesar ULN swasta.
Bank Indonesia memastikan akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah untuk menjaga struktur utang tetap sehat dan terkendali. Pengawasan dilakukan agar utang luar negeri tetap mampu menopang pembiayaan pembangunan tanpa mengganggu stabilitas ekonomi nasional.(cit)
