KILASJATIM.COM, Surabaya – Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait dugaan keracunan massal dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Surabaya berlangsung panas di gedung DPRD Surabaya. Forum hearing yang turut dihadiri Menteri HAM, Natalius Pigai, itu membahas kasus ratusan siswa di kawasan Tembok Dukuh yang mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi makanan program MBG.
Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Imam Syafi’i, secara terbuka menyoroti lemahnya tata kelola program tersebut. Ia menilai insiden itu tidak bisa dipandang sekadar sebagai kelalaian administratif, melainkan berpotensi masuk dalam kategori pelanggaran hak asasi manusia.
“Negara bisa dianggap abai melindungi anak-anak kita. Kalau dikaitkan dengan hak dasar anak dan undang-undang pangan, ini menurut saya bisa dikaji sebagai indikasi pelanggaran HAM,” ujar Imam dalam hearing, Rabu, 13/5/2026.
Menurut dia, negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak dasar masyarakat, termasuk menjamin makanan yang diberikan kepada siswa aman dikonsumsi. Ia meminta Menteri HAM menyampaikan persoalan tersebut langsung kepada Presiden agar evaluasi program dilakukan secara menyeluruh.
Dalam rapat itu, Imam juga mengkritik keras Badan Gizi Nasional yang dinilai terlalu sentralistik dan minim melibatkan pemerintah daerah dalam pengawasan program MBG.
“Dinas Pendidikan tidak pernah dilibatkan sejak awal. Dinas Kesehatan juga tidak diberi ruang optimal melakukan pengawasan. Daerah hanya jadi pemadam kebakaran ketika masalah muncul,” katanya.
Ia mengungkapkan, DPRD Surabaya sebelumnya telah meminta Dinas Kesehatan memberikan pelatihan standar dapur sehat dan pemeriksaan terhadap juru masak. Namun, koordinasi dengan pihak pusat disebut sulit dilakukan.
Menurut Imam, petugas kesehatan bahkan sempat menemukan dapur yang tidak memenuhi standar higienitas serta juru masak yang terindikasi mengandung bakteri salmonella. Selain itu, pendataan siswa penerima MBG dinilai belum memperhatikan riwayat penyakit maupun alergi makanan.
“Kalau ada anak dengan kondisi tertentu, menunya harus dibedakan. Ini menyangkut keselamatan anak-anak,” ujarnya.
Ia juga menilai distribusi MBG di Surabaya belum tepat sasaran karena sejumlah wilayah miskin justru belum tersentuh program tersebut akibat belum adanya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Sementara itu, Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Jawa Timur, Kusmayanti, mengakui adanya ketidaksesuaian standar higienitas dan tata letak dapur pada SPPG pemasok makanan ke sekolah terdampak.
“Kami menemukan layout dan higienitas dapur memang belum memenuhi syarat. SPPG tersebut kami hentikan sementara sambil dilakukan pembenahan,” kata Kusmayanti.
Diketahui, sekitar 200 siswa di kawasan Tembok Dukuh Surabaya mengalami gejala sakit setelah menyantap makanan dari program MBG. Kasus tersebut kini menjadi sorotan publik dan memicu evaluasi besar terhadap pelaksanaan program makan gratis di daerah. (Den)
